NABIRE – Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat upaya percepatan eliminasi malaria melalui pemberdayaan masyarakat kampung. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Nabire bersama Dinas Kesehatan, UNICEF dan Perdhaki menggelar pertemuan dengan para kepala kampung dan kader malaria guna menyusun program pengendalian malaria berbasis kampung, Senin (22/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala DPMK Kabupaten Nabire Pilemon Madai, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Elvina Agustina, Kepala Seksi P2M, Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten Kemendesa PDT, Koordinator Pendamping Kabupaten, Konsultan Malaria UNICEF, SSR Teresia Nabire dari Perdhaki, para kepala kampung, serta perwakilan kader malaria.
Dalam sambutannya, Kepala DPMK Kabupaten Nabire Pilemon Madai menyampaikan bahwa hingga saat ini belum seluruh kampung mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengendalian malaria. Dari 72 kampung yang ada di Kabupaten Nabire, baru 48 kampung yang telah mengalokasikan dana untuk intervensi malaria.
“Seharusnya semua kampung mengalokasikan pembiayaan untuk eliminasi malaria, karena penyakit ini ada di masyarakat kita. Kesehatan itu sangat penting untuk diwujudkan,” ujar Pilemon.
Ia menegaskan bahwa malaria tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi pembangunan kampung secara keseluruhan.
“Bagaimana jiwa bisa sehat jika tubuh berpenyakit malaria? Bagaimana kampung akan berkembang? Untuk itu setiap kampung harus kembali menggalakkan kegiatan seperti membersihkan saluran air dan membiasakan masyarakat menggunakan kelambu saat tidur,” katanya.
Pilemon mengajak seluruh pemerintah kampung untuk bersama-sama menekan angka kasus malaria di wilayah masing-masing.
“Kita pemerintah harus bersama-sama menekan kasus malaria di kampung masing-masing,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Elvina Agustina, menjelaskan bahwa malaria merupakan penyakit yang berbahaya dan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam pengendaliannya.
Menurut Elvina, kader malaria sebagai ujung tombak di tingkat kampung harus mendapatkan dukungan penuh dari kepala kampung agar program eliminasi malaria dapat berjalan optimal.
“Tim malaria kampung bersama kader perlu meningkatkan pemeriksaan warga dari rumah ke rumah. Jika ditemukan kasus positif, lakukan pemantauan minum obat setiap hari secara maksimal, lakukan penyelidikan kasus, pelatihan intervensi vektor dengan melibatkan tim puskesmas, sensus penggunaan kelambu, serta survei jentik di wilayah yang banyak ditemukan kasus malaria,” jelas Elvina.
Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Kabupaten Kemendesa PDT, Arius S. Yakadewa, S.IP, mengungkapkan bahwa sebanyak 44 kampung telah mengalokasikan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung kegiatan pengendalian malaria.
Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp292.044.000 yang digunakan untuk pembayaran insentif kader malaria, transportasi kader, serta kegiatan sosialisasi pencegahan malaria di kampung-kampung.
“Perencanaan penganggaran kampung dilakukan setelah terbit Surat Edaran Bupati Nabire tentang percepatan eliminasi malaria. Walaupun sedikit terlambat, ada 44 kampung yang mengalokasikan dana untuk malaria dan empat kampung yang mengalokasikan dana untuk penanganan TBC dan AIDS,” ungkap Arius.
Ia menegaskan bahwa kepala kampung memiliki tanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana kampung sehingga harus memastikan anggaran digunakan untuk kebutuhan masyarakat, termasuk pencegahan dan pengendalian malaria.
“Para kader harus memberikan laporan setiap bulan kepada kepala kampung karena ini merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Melalui program ini, sebanyak 48 kampung di Kabupaten Nabire telah membentuk tim pengendalian malaria sebagai langkah nyata memperkuat upaya pencegahan, pengobatan, dan pengendalian malaria berbasis masyarakat menuju target eliminasi malaria di Kabupaten Nabire.
Kegiatan penyusunan program malaria kampung tersebut difasilitasi oleh SSR Teresia Nabire dari Perdhaki sebagai bagian dari dukungan terhadap percepatan eliminasi malaria di wilayah Kabupaten Nabire. (MB)
