NABIRE – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak dan organisasi mahasiswa Papua menyoroti ketidakhadiran anggota DPR Papua Tengah saat mereka menyampaikan aspirasi terkait kasus Kembru Berdarah di Kantor DPR Papua Tengah, Nabire.
Dalam orasinya, para mahasiswa menyampaikan kekecewaan karena tidak satu pun anggota DPR Papua Tengah hadir untuk menerima aspirasi yang telah mereka agendakan sebelumnya.
Menurut mahasiswa, surat pemberitahuan aksi telah disampaikan sehari sebelum kegiatan berlangsung. Namun saat hari pelaksanaan, mereka mengaku tidak menemukan anggota dewan yang hadir untuk menerima aspirasi masyarakat.
“Kami sudah membaca. Ketidakhadiran DPR hari ini membuktikan kinerja DPR tidak ada harapan bagi masyarakat Papua Tengah. Saat ada pemilihan mereka meminta suara masyarakat, tetapi ketika ada masalah yang dihadapi masyarakat justru menghilang,” ujar salah seorang mahasiswa dalam orasinya.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong pengungkapan fakta dan penegakan hukum atas peristiwa Kembru Berdarah yang terjadi di Kabupaten Puncak pada April 2026.
Mahasiswa menilai DPR Papua Tengah seharusnya menjadi jembatan aspirasi masyarakat dan aktif mengawal berbagai laporan dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan oleh warga.
Selain menyampaikan kritik terhadap DPR Papua Tengah, para mahasiswa juga mengungkapkan hasil kunjungan mereka bersama Tim Investigasi HAM ke Kementerian HAM RI.
Menurut mereka, saat melakukan pengecekan di kementerian terkait, tidak ditemukan dokumen atau surat yang berasal dari DPR Papua Tengah mengenai aspirasi dan laporan yang selama ini telah berulang kali disampaikan oleh mahasiswa maupun masyarakat Papua Tengah.
Hal tersebut semakin menimbulkan pertanyaan di kalangan mahasiswa mengenai tindak lanjut berbagai aspirasi yang sebelumnya telah disampaikan kepada lembaga legislatif daerah.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa mendesak DPR Papua Tengah untuk lebih serius menjalankan fungsi representasi dan pengawasan, khususnya dalam mengawal berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi di wilayah Papua Tengah.
Mereka menegaskan akan terus mengawal kasus Kembru Berdarah serta mendorong berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga negara, untuk memberikan perhatian terhadap tuntutan keadilan bagi para korban dan masyarakat terdampak di Kabupaten Puncak. (MB)
