Menu

Mode Gelap
Perkuat Layanan Kesehatan di Pedalaman, Wilhelmus Pigai Serahkan Bantuan Obat Kemenkes RI ke Puskesmas Wangbe 700 Pelari Meriahkan Bhayangkara Fun Run 5K, Wujud Sinergi Polda Papua Tengah dan DPD BMP RI OPINI : Menggugat ke PTUN Tak Cukup Bermodal Somasi TKT Group Timika Raih 15 Medali di Thyres Taekwondo Championship 2026 Ekspor Perdana Hasil Laut Mimika Jadi Langkah Baru Papua Tengah Menembus Pasar Global Pendidikan Jadi Kunci Masa Depan Papua, Meki Nawipa Apresiasi Beasiswa Puncak Cerdas

Headline

Lindungi Peternak Lokal, Pemprov Papua Tengah Kaji Pembatasan Penjualan Telur Ayam dari Luar Daerah

Etty Welerbadge-check


					Lindungi Peternak Lokal, Pemprov Papua Tengah Kaji Pembatasan Penjualan Telur Ayam dari Luar Daerah Perbesar

NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah tengah mengkaji kemungkinan pembatasan masuknya telur dari luar daerah sebagai upaya melindungi keberlangsungan usaha peternak lokal di wilayah Papua Tengah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah, Brian Sendoh, usai pembukaan Pelatihan Teknis Pengawasan Perdagangan di Aula RRI Nabire, Senin (22/6/2026).

Menurut Brian, melimpahnya produksi telur dari Surabaya yang didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Papua Tengah, perlu menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi memengaruhi daya saing peternak lokal.

“Kita tahu bahwa di Surabaya produksi telur sangat melimpah dan didistribusikan ke berbagai provinsi, termasuk Papua Tengah. Karena itu pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengkaji kemungkinan pembatasan barang yang masuk. Namun semua harus melalui analisis dan kajian yang matang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil kebijakan sebelum dilakukan kajian komprehensif yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan masyarakat akan pasokan pangan serta keberlangsungan usaha peternak lokal.

Menurutnya, hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah yang tepat agar keseimbangan antara perlindungan usaha lokal dan stabilitas pasokan pangan tetap terjaga.

Selain itu, Brian menegaskan bahwa pengawasan perdagangan menjadi instrumen penting dalam menjaga iklim usaha yang sehat dan berkeadilan bagi pelaku usaha di Papua Tengah.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah, lanjutnya, terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan prinsip perdagangan yang berlaku secara nasional.

“Semua kebijakan harus melalui proses kajian yang matang sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan pelaku usaha lokal,” katanya.

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap sektor peternakan lokal dapat berkembang lebih baik, meningkatkan produksi daerah, serta memperkuat ketahanan pangan di Papua Tengah. (MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

SMKS Kesehatan Anigou Nabire Gelar MPLS 2026, Tanamkan Kemandirian dan Semangat Berprestasi bagi Peserta Didik Baru

14 Juli 2026 - 07:06 WIB

IMG 20260714 WA0141

Resmi Jabat Kapolres Mimika, AKBP Alredo Prioritaskan Keberlanjutan Program dan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

14 Juli 2026 - 07:01 WIB

IMG 20260714 WA0136

Sentuhan Adat dan Pedang Pora Warnai Penyambutan Kapolres Mimika AKBP Alredo Rumbiak

14 Juli 2026 - 06:56 WIB

IMG 20260714 WA0117

Pemkab Deiyai Lepas 20 Putra-Putri Terbaik Menempuh Pendidikan di Mepa Boarding School Nabire

13 Juli 2026 - 12:48 WIB

IMG 20260713 WA0154

Kapolda Papua Tengah Lantik Irwasda, Dansat Brimob, Karorena dan Dua Kapolres

13 Juli 2026 - 12:37 WIB

IMG 20260713 WA0126
Trending di Headline