NABIRE – Kepala Suku Besar Suku Moni Provinsi Papua Tengah, Musa Kobogau, melontarkan kritik keras kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan delapan pemerintah kabupaten di wilayah tersebut terkait penanganan persoalan kemanusiaan yang terjadi di daerah konflik, khususnya di Kabupaten Intan Jaya.
Pernyataan tersebut disampaikan Musa Kobogau dalam sebuah video yang diterima media ini, Kamis (18/6), menyusul laporan dugaan serangan drone yang kembali terjadi di Intan Jaya dan menyebabkan warga sipil terluka.
Dalam pernyataannya, Musa menilai para pemimpin daerah belum menunjukkan langkah nyata dalam memperjuangkan keselamatan dan hak-hak masyarakat yang terdampak konflik. Ia meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan belasungkawa setiap kali terjadi korban, tetapi juga mengambil tindakan konkret dengan membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat.
“Saya sudah lama menahan diri untuk menyampaikan hal ini. Tetapi hari ini saya tidak bisa lagi diam. Masyarakat yang telah mendukung dan mengangkat para pemimpin ini justru menjadi korban di tanahnya sendiri,” kata Musa.
Ia menilai berbagai peristiwa yang menimpa masyarakat sipil selama ini belum mendapat perhatian yang sebanding dari pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat yang menjadi korban membutuhkan pembelaan dan perlindungan yang nyata.
Dalam kritiknya, Musa juga menyoroti perhatian pemerintah yang dinilainya lebih banyak tersita pada kegiatan olahraga dibanding persoalan kemanusiaan yang sedang dihadapi masyarakat di sejumlah wilayah Papua Tengah.
“Masyarakat kami dibunuh, dibantai, dibiarkan begitu saja. Jangan euforia bola yang tidak berefek, tidak ada arti, tidak ada pembangunan. Jangan pusing dengan bola, tetapi pusinglah dengan masyarakat yang sedang menderita,” ujarnya.
Menurut Musa, para pemimpin daerah seharusnya lebih fokus pada upaya penyelesaian persoalan kemanusiaan yang terus berulang, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak konflik.
Ia secara khusus meminta Gubernur Papua Tengah bersama delapan bupati di wilayah tersebut untuk bersatu menyampaikan kondisi yang terjadi kepada pemerintah pusat dan Presiden Republik Indonesia.
“Kalau pemerintah daerah tidak mampu berbicara, fasilitasi kami para kepala suku untuk bertemu Presiden. Bawa kami ke Jakarta agar kami bisa menyampaikan langsung apa yang dirasakan masyarakat di kampung-kampung,” tegasnya.
Musa juga mempertanyakan sikap para pemimpin daerah yang menurutnya belum menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap masyarakat kecil yang menjadi korban.
Ia mengingatkan bahwa jabatan yang saat ini diemban para kepala daerah diperoleh melalui dukungan masyarakat, sehingga sudah menjadi tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Masyarakat yang mendukung dan membesarkan para pemimpin ini sekarang menderita. Karena itu jangan berdiam diri ketika masyarakat menghadapi persoalan kemanusiaan,” katanya.
Selain menyoroti persoalan keamanan, Musa turut mengkritik pengelolaan dana Otonomi Khusus yang menurutnya belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat adat dan para tokoh masyarakat.
Ia juga menyesalkan belum adanya upaya serius untuk memfasilitasi para kepala suku menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pemerintah pusat.
Pada bagian akhir pernyataannya, Musa kembali mendesak seluruh kepala daerah di Papua Tengah agar bersatu memperjuangkan penyelesaian persoalan kemanusiaan yang terjadi di wilayah mereka.
Menurutnya, bantuan penanggulangan bencana saja tidak cukup untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Diperlukan langkah nyata, koordinasi yang kuat, dan keberanian politik untuk membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional.
“Saya tidak bisa menerima jika persoalan ini hanya dijawab dengan bantuan-bantuan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata. Bawa persoalan ini ke pusat dan perjuangkan bersama. Yang menjadi korban adalah manusia, bukan binatang,” pungkas Musa Kobogau. (MB)
