NABIRE – Berbagai elemen masyarakat Totaa Mapihaa mendorong percepatan pelaksanaan Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) sebagai forum strategis untuk membahas masa depan masyarakat adat, perlindungan wilayah adat, serta peran generasi muda dan perempuan dalam menjaga tanah leluhur.
Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan nonton bersama dan diskusi film Pesta Babi yang berlangsung di Nabire, Sabtu (13/6/2026).
Tim Perumus Materi Mubeslub Totaa Mapihaa, Otopianus Tebai, menegaskan bahwa Mubeslub bukan agenda politik, melainkan ruang bersama untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Totaa Mapihaa secara menyeluruh.
“Kita akan membicarakan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, masyarakat adat, dan berbagai persoalan lainnya yang menyangkut masa depan Totaa Mapihaa,” katanya.
Menurut Otopianus, forum tersebut diharapkan menjadi wadah untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat adat saat ini maupun di masa mendatang.
Sementara itu, Bernadetha Tekege menilai Mubeslub merupakan agenda yang mendesak karena masyarakat membutuhkan ruang bersama untuk menyusun langkah perlindungan terhadap tanah, hutan, air, gunung, serta seluruh sumber daya alam yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat.
Selain membahas pentingnya Mubeslub, diskusi juga menyoroti perlunya keterlibatan perempuan dalam berbagai proses pengambilan keputusan terkait tanah adat dan lingkungan hidup.
Dalam sesi diskusi, Theresia Tekege menegaskan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling merasakan dampak ketika hutan dan lingkungan mengalami kerusakan. Menurutnya, kehidupan perempuan Papua sangat bergantung pada keberadaan alam karena mereka mengambil air, berkebun, mencari makanan, dan membesarkan anak-anak dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar.
“Ketika hutan rusak dan tanah hilang, perempuan yang pertama kali merasakan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Namun demikian, ia menilai perempuan masih belum memperoleh ruang yang memadai dalam berbagai forum pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah adat.
Pandangan serupa disampaikan Fransiska Edowai. Ia mengatakan masih terdapat anggapan bahwa perempuan hanya bertugas di rumah dan tidak perlu terlibat dalam urusan-urusan penting masyarakat. Padahal, menurutnya, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam menjaga masa depan tanah adat dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Karena itu, perempuan perlu diberikan kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat serta terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat adat.
Berbagai peserta diskusi juga berharap Mubeslub nantinya melibatkan lebih banyak organisasi masyarakat sipil, akademisi, gereja, intelektual, tokoh adat, serta lembaga pendamping agar pembahasan yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan menghasilkan rekomendasi yang kuat.
Pada akhir kegiatan, peserta menyepakati sejumlah rekomendasi, di antaranya percepatan pelaksanaan Mubeslub Totaa Mapihaa, penguatan konsolidasi masyarakat adat, pendokumentasian sejarah wilayah adat, serta peningkatan peran perempuan dan pemuda dalam menjaga tanah, lingkungan hidup, dan masa depan Totaa Mapihaa.
Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama, foto bersama, serta penyampaian laporan sumbangan sukarela sebesar Rp455.000 yang akan digunakan untuk mendukung persiapan pelaksanaan Mubeslub Totaa Mapihaa. (MB)
