NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan koordinasi penyiapan data Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan data perencanaan kebutuhan SDMK tingkat Provinsi Papua Tengah.
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Nabire, Rabu (20/5/2026), itu dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah Victor Fun mewakili Gubernur Papua Tengah, perwakilan Kementerian Kesehatan RI, serta ratusan peserta dari puskesmas se-Papua Tengah.
Kepala Dinkes P2KB Papua Tengah dr. Agus, M.Kes., CH.Med., CHt., Sp.KKLP mengatakan Papua Tengah masih menghadapi persoalan serius terkait pemerataan dan ketersediaan tenaga kesehatan.
Menurutnya, dari 148 puskesmas yang ada di Papua Tengah, baru sebagian kecil yang memiliki kelengkapan sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar nasional.
“Dari 148 puskesmas, baru sekitar 12 persen yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan lengkap. Kita juga masih kekurangan sekitar 440 tenaga kesehatan di puskesmas,” kata dr. Agus dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, kekurangan tenaga kesehatan paling banyak terjadi pada tenaga sanitasi lingkungan, tenaga gizi, analis laboratorium medis, farmasi, promosi kesehatan, hingga dokter spesialis.
Selain persoalan SDM, dr. Agus menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan di Papua Tengah juga terus didorong pemerintah pusat dan daerah, termasuk rencana pembangunan rumah sakit provinsi.
Namun menurutnya, fasilitas kesehatan yang modern tidak akan maksimal tanpa dukungan tenaga kesehatan yang memadai.
“Secanggih apa pun alat kesehatan dan gedung rumah sakit yang dibangun, semua itu akan menjadi benda mati tanpa SDM kesehatan yang kompeten untuk mengoperasikannya,” ujarnya.
Dinkes Papua Tengah juga tengah menyiapkan program “Ko Haru Sehat” yang menjadi bagian dari prioritas pembangunan kesehatan daerah. Program tersebut difokuskan pada penguatan layanan promotif dan preventif, integrasi layanan primer, serta pembiayaan kesehatan komplementer bagi masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa perencanaan SDM kesehatan menjadi titik paling penting dalam pembangunan layanan kesehatan nasional.
Menurutnya, pemenuhan tenaga kesehatan tidak bisa dilakukan secara instan sehingga dibutuhkan perencanaan yang sistematis mulai dari pengadaan hingga pemerataan tenaga kesehatan.
“Tanpa perencanaan yang tepat, pengadaan hanya akan menjadi kegiatan seremonial. Karena itu perencanaan kebutuhan SDMK harus menjadi peta jalan bersama antara pusat, provinsi, dan kabupaten,” katanya.
Ia menambahkan, data kebutuhan tenaga kesehatan yang akurat akan menjadi dasar pemerintah pusat dalam menyalurkan berbagai program afirmasi, beasiswa, maupun penempatan tenaga kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Di sisi lain, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah Victor Fun mengatakan pembangunan kesehatan menjadi fondasi utama pembangunan manusia di Papua Tengah.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen memperkuat sistem kesehatan melalui penyediaan tenaga kesehatan yang merata dan berkualitas.
“Kesehatan adalah fondasi utama pembangunan manusia. Tidak mungkin kita berbicara tentang Papua Tengah yang maju apabila pelayanan kesehatan masyarakat belum berjalan optimal,” ujar Victor Fun.
Victor juga meminta seluruh pemerintah kabupaten, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan serius melakukan pemutakhiran data SDMK agar kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar sesuai kondisi lapangan.
“Kita ingin memastikan masyarakat di Intan Jaya, Puncak, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Mimika hingga Nabire mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang sama dan berkualitas,” katanya.
Kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan di Papua Tengah. (MB)
