Menu

Mode Gelap
BULD DPD RI Uji Publik Regulasi Pendidikan Bali, Soroti Kewenangan Pusat dan Daerah Komite IV DPD RI Siapkan Uji Kelayakan dan Kepatutan 23 Calon Anggota BPK Periode 2026–2031 Anggota BULD DPD RI Wilhelmus Pigai Soroti Pemerataan Pendidikan di Papua Wilhelmus Pigai: APBN 2027 Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Daerah HUT ke-81 MPR-DPR, DPD Dorong Parlemen Perkuat Kolaborasi dan Aspirasi Rakyat IKB PMKJ Jabodetabek Tempa Generasi Muda Jayawijaya Jadi Calon Pemimpin Papua

Headline

Kajati Papua Tiba di Nabire, Lakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Pemprov Papua Tengah

Etty Welerbadge-check


					Kajati Papua Tiba di Nabire, Lakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Pemprov Papua Tengah Perbesar

NABIRE – Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Dr. Jefferdian beserta rombongan tiba di Nabire Minggu, 17 Mei 2026. Kedatangannya disambut langsung oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Tengah dalam suasana penuh kehormatan.

Penyambutan dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Bapak Silwanus Soemoele bersama plt. Asisten administrasi umum Bapak Viktor Fun, yang mewakili Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Turut hadir dalam penyambutan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire beserta jajaran, Para Anggota Forkopimda Papua Tengah beserta Bupati Nabire, Bupati Paniai, Bupati Intan Jaya, dan Bupati Dogiyai.

IMG 20260517 WA0031

Dr. Jefferdian dijadwalkan melaksanakan agenda utama yaitu penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan Kejaksaan Tinggi Papua terkait pendampingan hukum dan pengamanan proyek strategis daerah serta Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dengan Kejaksaan Tinggi Papua pada Senin, 18 Mei 2026.

Nota kesepahaman tersebut menjadi dasar kerja sama dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis agar berjalan akuntabel, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui kerja sama ini, Kejati Papua akan memberikan pendampingan hukum sejak tahap perencanaan, membantu mitigasi risiko hukum, serta memastikan pengamanan proses pelaksanaan di lapangan.

Kegiatan Penandatanganan ini diharapkan menjadi momentum penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mengawal pembangunan yang berintegritas di Papua Tengah. (MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Tawuran di Jalan WR Supratman Dibubarkan, Lima Pemuda Diamankan

20 September 2026 - 09:40 WIB

IMG 20260920 WA0016

Operasi Antik Noken Sasar THM Mimika, Puluhan Pekerja Diperiksa

20 September 2026 - 09:30 WIB

IMG 20260920 WA0022

STEMI Siapkan Kebaktian Pembaruan Iman Bersama Stephen Tong di Nabire

20 September 2026 - 09:22 WIB

IMG 20260920 WA0021

Trifena M. Tinal Pimpin Golkar Mimika 2026–2031, Konsolidasi Organisasi Jadi Agenda Utama

20 September 2026 - 09:09 WIB

IMG 20260920 WA0085

Dinkes Mimika Mendekatkan Diagnosis TB ke Warga Pesisir dan Pedalaman Mimika

19 September 2026 - 16:02 WIB

IMG 20260919 WA0010
Trending di Headline