TIMIKA — Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, mengapresiasi pelaksanaan Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang menghadirkan para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dari berbagai instansi pemerintah di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah belum lama ini.
Menurutnya, kegiatan rapat koordinasi (rakor) tersebut menjadi langkah strategis dalam menyatukan ide, gagasan, dan rumusan kebijakan demi percepatan pembangunan di Tanah Papua, khususnya bagi masyarakat asli Papua.
“Saya anggap ini kegiatan yang dapat mempersatukan ide, gagasan, dan rumusan bersama. Ini langkah yang tepat untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan di Papua,” ujar Aner Maisini.
Ia mengatakan, melalui forum tersebut pemerintah daerah dapat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari sektor pendidikan, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, hingga pembangunan infrastruktur dan keamanan di daerah rawan konflik.
Menurutnya, program-program pembangunan yang didukung melalui anggaran khusus sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah mampu menjalankan berbagai kegiatan prioritas secara maksimal.
Aner juga menyoroti tingginya biaya pembangunan di wilayah pegunungan Papua, khususnya di Kabupaten Intan Jaya dan daerah lain seperti Kabupaten Puncak. Ia menjelaskan, mobilisasi barang dan kebutuhan pembangunan yang masih bergantung pada transportasi udara membuat biaya operasional menjadi jauh lebih mahal dibanding daerah lain di Indonesia.
“Harga barang di daerah kami sangat tinggi karena hampir semua mobilisasi menggunakan pesawat. Karena itu kami membutuhkan dukungan anggaran yang memadai,” katanya.
Ia mengungkapkan, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah turut berdampak pada kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan. Menurutnya, Kabupaten Intan Jaya mengalami pengurangan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.
Karena itu, ia berharap melalui forum koordinasi tersebut pemerintah pusat dapat lebih memahami kondisi khusus yang dihadapi daerah-daerah di Papua, terutama wilayah rawan konflik.
“Daerah seperti Intan Jaya dan Puncak tidak mudah dibangun tanpa dukungan anggaran yang cukup. Selain pembangunan manusia dan pendidikan, kami juga harus memperhatikan sisi keamanan di daerah konflik,” ujarnya.
Aner Maisini berharap hasil pertemuan yang dihadiri perwakilan Kementerian PPN/Bappenas dan pihak terkait percepatan pembangunan Papua itu dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan pembangunan ke depan.
“Kami berharap hasil pertemuan ini bisa disampaikan ke pemerintah pusat agar ada perhatian khusus terhadap kondisi daerah-daerah di Papua,” pungkasnya. (Etty)
