TIMIKA – Gubernur Papua Tengah menutup Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua dengan menyampaikan lima poin kesepakatan dan sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian bersama dalam mendorong pembangunan Papua yang lebih merata dan berkelanjutan. Prosesi penutupan berlangsung di Hotel Horison Diana Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Selasa (12/5/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan percepatan pembangunan Papua membutuhkan kerja sama lintas sektor serta komitmen bersama agar seluruh program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi pembangunan Papua agar lebih terarah, terintegrasi, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Gubernur.
Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh narasumber dari Komisi II DPR RI, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, BP3OKP, Komite Eksekutif, SKALA, dan Universitas Papua atas materi dan pemikiran yang sangat berharga.
Terimakasih kepada gubernur, wakil gubernur, serta sekretaris daerah se-Tanah Papua atas partisipasi aktif dan komitmennya. Mitra pembangunan, terutama DFAT dan SKALA, yang terus mendukung percepatan pembangunan Papua. Panitia pelaksana dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.
Lanjut Gubernur Meki, dari forum ini telah memperoleh sejumlah kesepakatan dan catatan penting, antara lain:
• Perlunya penguatan sinergi pusat dan daerah serta penguatan tiga pilar utama, yaitu Gubernur, DPRP, dan MRP.
• Komitmen bersama untuk mengimplementasikan interoperabilitas SIPD-RI, SIKD-Otsus, dan SIPPP.
• Pentingnya pelaksanaan Sensus Orang Asli Papua sebagai basis data perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran.
• Masukan untuk percepatan penyelesaian Perdasus, Perdasi, serta revisi PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP.
• Rencana tindak lanjut teknis terkait revisi PMK 33 Tahun 2024 dan penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus.
Meki menegaskan, seluruh hasil dan rekomendasi ini tentu tidak boleh berhenti sebagai dokumen forum semata, tetapi harus ditindaklanjuti secara nyata melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota se-Tanah Papua.
Sebagaimana semangat pembangunan Papua Tengah yang kami dorong melalui visi “Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan,” maka penguatan tata kelola, sinergi pembangunan, dan keberpihakan terhadap Orang Asli Papua harus menjadi fokus bersama dalam setiap kebijakan yang kita jalankan.
Gubernua menegaskan, Papua membutuhkan kolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, forum seperti ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah, memperkuat koordinasi, dan memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua.
“Kita ingin Dana Otonomi Khusus benar benar tepat sasaran, transparan, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, terutama Orang Asli Papua melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat,” tutup Gubernur Meki. (Etty)
