NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai upaya mendorong pemerataan layanan keuangan hingga ke wilayah terpencil dan terisolir di Papua Tengah. Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Pleno TPAKD Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Mahavira Hotel, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Silwanus Sumule yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekda, ditegaskan bahwa TPAKD memiliki peran strategis dalam mempercepat inklusi keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, nelayan, masyarakat adat, serta warga yang berada di wilayah pedalaman Papua Tengah.
“Keberadaan TPAKD harus mampu menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan layanan sektor keuangan,” ujar Sekda saat membacakan sambutan gubernur.
Menurutnya, keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan daerah. Padahal, akses keuangan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah sendiri telah menetapkan arah pembangunan yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM dan koperasi, peningkatan akses pembiayaan, serta pengembangan sektor unggulan daerah.
Melalui forum TPAKD, pemerintah berharap program-program pembangunan ekonomi dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama Orang Asli Papua.
Dalam rapat pleno tersebut, Gubernur juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke daerah terpencil dan terisolir. Selain itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.
Tidak hanya akses layanan, pemerintah juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi keuangan masyarakat agar masyarakat mampu mengelola keuangan secara bijak dan produktif.
Rapat pleno TPAKD Tahun 2026 diharapkan menghasilkan rumusan program kerja yang konkret dalam mendukung percepatan inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi Papua Tengah secara berkelanjutan.
Kegiatan ini turut dihadiri pimpinan OJK, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua, unsur Forkopimda Papua Tengah, pimpinan perbankan dan lembaga keuangan, pimpinan OPD terkait, serta para tamu undangan lainnya. (MB)
