TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggandeng Wahana Visi Indonesia untuk memperkuat upaya percepatan penanganan stunting di Kabupaten Mimika.
Kolaborasi tersebut dibahas dalam kegiatan Workshop Policy Brief Baseline PASTI Papua yang digelar di Timika, Kamis (7/5/2026).
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, mengatakan persoalan stunting masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan kerja sama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), tenaga kesehatan, hingga pemerintah distrik dan kampung.
Menurutnya, berbagai langkah telah dilakukan pemerintah, mulai dari penguatan kebijakan hingga peningkatan alokasi anggaran. Namun, hasil yang dicapai dinilai belum maksimal.
“Selama ini banyak OPD atau sektor yang menangani stunting, tetapi hasil akhirnya tidak jelas. Kenapa demikian? Karena kita punya data yang sangat terbatas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu kendala utama dalam penanganan stunting adalah belum optimalnya koordinasi lintas sektor serta lemahnya validitas data yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Ananias menekankan pentingnya keterlibatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai penyedia data dasar penanganan stunting. Menurutnya, tanpa data yang akurat, program yang dijalankan pemerintah berpotensi tidak tepat sasaran.
Selain itu, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) juga dinilai belum berjalan optimal. Karena itu, pemerintah daerah berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Stunting apabila kinerja TPPS tidak mengalami perbaikan.
“Kita bisa selesaikan masalah ini kalau bekerja dengan hati dan berdasarkan data yang valid. Jangan masing-masing OPD berjalan sendiri. Kenapa tidak dipadukan menjadi satu tim untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama,” katanya.
Sementara itu, Manajer Advokasi dan Pelibatan Publik Wahana Visi Indonesia, Junito Drias, menilai persoalan utama dalam penanganan stunting bukan terletak pada ego sektoral maupun keterbatasan anggaran, melainkan lemahnya komunikasi dan koordinasi antar-OPD.
Menurutnya, dalam setiap proses koordinasi tetap diperlukan pihak yang mampu memimpin dan menyatukan seluruh instansi agar program berjalan efektif.
“Bukan soal ego sektoral, tetapi soal komunikasi dan koordinasi. Tidak ada yang benar-benar memimpin untuk menyatukan semua pihak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya program antarperangkat daerah yang tumpang tindih dengan output serupa. Menurutnya, koordinasi yang baik akan membuat penggunaan anggaran lebih efektif dan program penanganan stunting menjadi lebih tepat sasaran. (Cr2)
