TIMIKA – Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemkab Mimika melalaui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika menggelar kegiatan evaluasi kinerja layanan publik yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Ultima, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat integrasi layanan antarinstansi ini didasarkan pada sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa kualitas layanan sangat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Pelayanan publik merupakan wajah nyata dari kehadiran pemerintah. Karena itu, evaluasi kinerja layanan publik harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan,” kata Emanuel.
Ia menjelaskan, evaluasi tidak hanya sekadar penilaian administratif, tetapi menjadi sarana introspeksi untuk melihat sejauh mana pelayanan telah memenuhi standar, harapan, dan kebutuhan masyarakat.
Wabup mengakui masih adanya berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga sistem dan prosedur yang perlu terus disempurnakan.
“Saya hasil evaluasi ini dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi pelayanan publik di Mimika serta ditindaklanjuti dengan langkah nyata yang terukur. Setiap perangkat daerah harus memperkuat komitmen dalam melakukan inovasi pelayanan,” terangnya.
Di akhir sambutannya, Wakil Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Pemkab Mimika melalui Dinas Kependudukan dan Dinas Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika lakukan evaluasi kinerja guna peningkatan pelayanan publik.
Sementata itu, Kepala Disdukcapil Mimika, Slamet Sutedjo mengatakan sejauh ini MPP sejak dilaunching sudah melayani masyarakat dengan sangat baik. Integrasi antara layanan fisik dan digital juga menjadi keunggulan tersendiri.
Slamet mengatakan, MPP Kabupaten Mimika bahkan disebut sebagai salah satu contoh di tanah Papua yang mampu berjalan beriringan.
Namun demikian, evaluasi harus terus dilakukan, terutama pada aspek pelaporan administrasi yang dinilai masih perlu diperbaiki agar selaras dengan kondisi pelayanan di lapangan.
Slamet mengatakan Orientasi utama dari pelayanan publik ini adalah bagaimana masyarakat benar-benar puas terhadap pelayanan pemerintah dengan cara memastikan pelayanan yang baik. Bukan hanya tertulis dalam laporan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kepuasan publik adalah indikator utama keberhasilan kita, termasuk SOP, dan juga respon kita terhadap aduan-aduan masyarakat. Kita tidak boleh cepat puas tetapi harus terus berinovasi,” terangnya.
Ke depan, apabila pelayanan sudah maksimal, Pemkab Mimika berencana mengembangkan konsep MPP mini di tingkat distrik. Hal itundidukung dengan keberadaan pelayanan Disdukcalil di beberapa distrik.
Hal ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota seperti Mapurujaya, Wania, dan Kuala Kencana. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi.
“Kalau mau bentuk MPP mini, kami sudah ada embrionya yaitu Disdukcapil sudah ada di beberapa distrik. Teman-teman dari OPD teknis lain, tentunya ada di bawah komando Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu. Jadi masyarakat tidak oerlu lagi jauh-jauh ke kota,” pungkasnya. (Cr2)
