Menu

Mode Gelap
BULD DPD RI Uji Publik Regulasi Pendidikan Bali, Soroti Kewenangan Pusat dan Daerah Komite IV DPD RI Siapkan Uji Kelayakan dan Kepatutan 23 Calon Anggota BPK Periode 2026–2031 Anggota BULD DPD RI Wilhelmus Pigai Soroti Pemerataan Pendidikan di Papua Wilhelmus Pigai: APBN 2027 Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Daerah HUT ke-81 MPR-DPR, DPD Dorong Parlemen Perkuat Kolaborasi dan Aspirasi Rakyat IKB PMKJ Jabodetabek Tempa Generasi Muda Jayawijaya Jadi Calon Pemimpin Papua

Headline

DPR Papua Tengah Terima Aspirasi Front Rakyat Papua : Akan Ditindak Lanjuti Pihak Berwajib

Etty Welerbadge-check


					DPR Papua Tengah Terima Aspirasi Front Rakyat Papua : Akan Ditindak Lanjuti Pihak Berwajib Perbesar

PANIAI – Dewan Pimpinan Rakyat ( DPR) Papua Tengah Nabire memberikan tanggapan atas aksi demonstrasi yang digelar Front Rakyat Papua (FRP) di Halaman Kantor DPR Provinsi Papua Tengah, Pada Hari Selasa (7/4/2026) di Nabire

Aksi Front Rakyat Bergerak di halaman Kantor DPR Provinsi Papua Tengah ini berlangsung aman dan tertib. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan delapan poin tuntutan terkait situasi sosial, ekonomi, dan keamanan di Tanah Papua.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Tengah menerima langsung perwakilan demonstran untuk mendengarkan tuntutan mereka. Proses penyampaian tuntutan berlangsung damai, dengan personel keamanan mengawal para demonstran untuk memastikan proses berjalan tertib.

Dalam pernyataannya, Front Rakyat Bergerak menyampaikan beberapa tuntutan utama, termasuk penutupan operasi PT Freeport Indonesia dan pemulihan hak kedaulatan rakyat Amungsa. Mereka juga menyoroti pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 8.300 pekerja yang melakukan mogok, yang menurut mereka telah berdampak luas pada kesejahteraan ekonomi dan sosial keluarga para pekerja.

Selain itu, para pengunjuk rasa menolak rencana pengembangan Pulau Biak sebagai bandara antariksa dan pusat peluncuran satelit, termasuk kehadiran pihak asing dan pembangunan fasilitas militer yang dianggap berpotensi mengancam hak-hak masyarakat adat.

Tuntutan lainnya termasuk penghentian operasi militer di seluruh Papua, penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap merampas tanah adat, dan penghentian eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan ilegal. Para pengunjuk rasa juga menyerukan pemberian hak penentuan nasib sendiri kepada rakyat Papua sebagai solusi demokratis.

Front Aksi Rakyat juga mengutuk kekerasan terhadap warga sipil di Dogiyai dan menuntut agar para pelaku pelanggaran hak asasi manusia segera diselidiki dan diadili secara adil.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Tengah menyatakan bahwa kantornya telah menerima semua aspirasi yang disampaikan dan akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ia juga memuji sifat damai demonstrasi tersebut, yang berlangsung tanpa insiden berarti.

“Kami akan meneruskan aspirasi ini dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di tingkat provinsi dan pusat,” katanya.

Aksi tersebut diakhiri dengan pernyataan dari massa yang menyerukan persatuan rakyat Papua dalam memperjuangkan hak-hak mereka, sambil menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Nabire. (Cr3)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Warga Wanggar Sari Apresiasi Dinkes Nabire Selesaikan Masalah Internal Puskesmas

22 September 2026 - 10:11 WIB

IMG 20260922 WA0050

Polda Papua dan Belanda Perkuat Komunikasi, Bahas Keamanan hingga Lingkungan

22 September 2026 - 10:07 WIB

IMG 20260922 WA0045

September, Realisasi Fisik APBD Mimika 52 Persen, Realisasi Keuangan 48 Persen

22 September 2026 - 10:01 WIB

IMG 20260922 WA0042

FKP, Pemkab Mimika Dorong Pelayanan Publik Lebih Inklusif 

22 September 2026 - 09:57 WIB

IMG 20260922 WA0041

Pendulang di Landfill Mile 38 Diminta Pindahkan Camp, Batas Waktu 29 September

22 September 2026 - 09:18 WIB

IMG 20260922 WA0040
Trending di Headline