Menu

Mode Gelap
Breaking News : Ruang Terpadu RSUD Paniai Terbakar Hangus DPD RI Dorong Percepatan RUU Bahasa Daerah, Ratusan Bahasa Terancam Punah Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Raih Gelar Doktor Kehormatan dari KMOU OPINI : Pemuda dan Arah Transformasi Mimika, Menguatkan Kolaborasi dalam Semangat Kritis dan Konstruktif Era Baru Pemerintahan, Inpres Sepak Bola 2019 Dinilai Masih Relevan Ketua DPD RI Lepas Timnas Pelajar U-17 BLiSPI Berlaga ke Thailand di Momen Idulfitri

Headline

DPR Papua Tengah Terima Aspirasi Front Rakyat Papua : Akan Ditindak Lanjuti Pihak Berwajib

Etty Welerbadge-check


					DPR Papua Tengah Terima Aspirasi Front Rakyat Papua : Akan Ditindak Lanjuti Pihak Berwajib Perbesar

PANIAI – Dewan Pimpinan Rakyat ( DPR) Papua Tengah Nabire memberikan tanggapan atas aksi demonstrasi yang digelar Front Rakyat Papua (FRP) di Halaman Kantor DPR Provinsi Papua Tengah, Pada Hari Selasa (7/4/2026) di Nabire

Aksi Front Rakyat Bergerak di halaman Kantor DPR Provinsi Papua Tengah ini berlangsung aman dan tertib. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan delapan poin tuntutan terkait situasi sosial, ekonomi, dan keamanan di Tanah Papua.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Tengah menerima langsung perwakilan demonstran untuk mendengarkan tuntutan mereka. Proses penyampaian tuntutan berlangsung damai, dengan personel keamanan mengawal para demonstran untuk memastikan proses berjalan tertib.

Dalam pernyataannya, Front Rakyat Bergerak menyampaikan beberapa tuntutan utama, termasuk penutupan operasi PT Freeport Indonesia dan pemulihan hak kedaulatan rakyat Amungsa. Mereka juga menyoroti pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 8.300 pekerja yang melakukan mogok, yang menurut mereka telah berdampak luas pada kesejahteraan ekonomi dan sosial keluarga para pekerja.

Selain itu, para pengunjuk rasa menolak rencana pengembangan Pulau Biak sebagai bandara antariksa dan pusat peluncuran satelit, termasuk kehadiran pihak asing dan pembangunan fasilitas militer yang dianggap berpotensi mengancam hak-hak masyarakat adat.

Tuntutan lainnya termasuk penghentian operasi militer di seluruh Papua, penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap merampas tanah adat, dan penghentian eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan ilegal. Para pengunjuk rasa juga menyerukan pemberian hak penentuan nasib sendiri kepada rakyat Papua sebagai solusi demokratis.

Front Aksi Rakyat juga mengutuk kekerasan terhadap warga sipil di Dogiyai dan menuntut agar para pelaku pelanggaran hak asasi manusia segera diselidiki dan diadili secara adil.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Tengah menyatakan bahwa kantornya telah menerima semua aspirasi yang disampaikan dan akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ia juga memuji sifat damai demonstrasi tersebut, yang berlangsung tanpa insiden berarti.

“Kami akan meneruskan aspirasi ini dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di tingkat provinsi dan pusat,” katanya.

Aksi tersebut diakhiri dengan pernyataan dari massa yang menyerukan persatuan rakyat Papua dalam memperjuangkan hak-hak mereka, sambil menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Nabire. (Cr3)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Serahkan 70 SK PNS TH K2, Kepala BKPSDM Papua Tengah: “Harus Disiplin Kerja dan Tanamkan Budaya Malu”

10 April 2026 - 13:14 WIB

IMG 20260410 WA0026

Pemulihan Keamanan Dogiyai Jadi Prioritas, Kapolda: Situasi Mulai Membaik

10 April 2026 - 13:09 WIB

IMG 20260410 WA0022

IPMADO Sorong Gelar Diskusi Publik tentang Fenomena Media Sosial di Era Digital

10 April 2026 - 12:50 WIB

IMG 20260410 WA0021

Pertamina Pastikan Pasokan LPG 12 Kg Masuk 14 April, Warga Diminta Tak Panik

10 April 2026 - 12:44 WIB

IMG 20260410 WA0002

Skema Multiyears, Pemkab Mimika Teken MoU Pembangunan Gedung C2 RSUD Mimika

10 April 2026 - 12:35 WIB

IMG 20260410 WA0019
Trending di Headline