DEIYAI – Ketegangan konflik global yang melibatkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Iran, dan Israel di kawasan Timur Tengah kini tidak lagi menjadi isu yang jauh dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dampaknya mulai terasa secara nyata hingga ke wilayah terpencil, termasuk di Tanah Papua, yang selama ini telah menghadapi tantangan ekonomi struktural.
Konflik yang terus berlangsung tersebut memicu ketidakstabilan ekonomi global melalui berbagai jalur, mulai dari kenaikan harga energi dunia, gangguan rantai pasok internasional, hingga meningkatnya inflasi di berbagai negara. Situasi ini secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kondisi ekonomi nasional, termasuk di Indonesia.
Dalam merespons kondisi tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah strategis, seperti penyesuaian kebijakan energi, pengelolaan subsidi, serta diversifikasi sumber pengadaan bahan bakar minyak (BBM). Namun, kebijakan ini di sisi lain turut berdampak pada meningkatnya harga kebutuhan pokok dan biaya distribusi barang, terutama di daerah dengan akses terbatas seperti Papua.
Yanuarius Tatogo, akademisi sekaligus Ketua Yayasan Noken Papua, menilai bahwa dampak ekonomi global ini semakin memperparah kondisi sosial-ekonomi masyarakat Papua yang sejak awal sudah berada dalam tekanan akibat ketimpangan pembangunan dan tingginya biaya hidup.
“Perang di Timur Tengah bukan sekadar isu internasional. Ini adalah faktor pemicu yang berdampak langsung terhadap ekonomi global dan nasional. Ketika harga minyak dunia naik, biaya transportasi ikut meningkat, dan pada akhirnya harga barang di tingkat masyarakat juga melonjak. Di Papua, dampaknya jauh lebih berat karena faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi ini menciptakan lingkaran masalah yang kompleks: harga barang naik, daya beli masyarakat menurun, sementara pendapatan atau Upah Minimum Regional (UMR) tidak mengalami penyesuaian yang signifikan. Akibatnya, masyarakat, terutama di wilayah pedalaman, berada dalam posisi yang semakin rentan.
Ia memperingatkan bahwa jika situasi ini tidak segera direspons dengan kebijakan yang tepat dan terukur, maka Papua berpotensi menghadapi krisis sosial yang lebih luas, termasuk meningkatnya angka kemiskinan, kerawanan pangan, hingga potensi kelaparan.
“Jika situasi ini terus dibiarkan tanpa intervensi nyata, maka masyarakat kecil akan menjadi korban utama. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka pendek yang mendesak, Yanuarius mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk segera menghadirkan program pasar murah secara berkala di seluruh wilayah Papua, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Deiyai. Program ini dinilai mampu menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat dalam menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Pasar murah adalah langkah konkret yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini penting untuk menjaga daya beli dan mencegah krisis pangan dalam jangka pendek,” jelasnya.
Namun demikian, ia juga menekankan bahwa solusi jangka pendek harus diiringi dengan kebijakan jangka panjang yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Ia mengusulkan beberapa langkah strategis, antara lain:
1 Peningkatan subsidi distribusi logistik ke wilayah terpencil,
2. Penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah seperti pertanian, perikanan, dan UMKM,
3. Stabilisasi harga bahan pokok melalui intervensi pemerintah,
4. Penyesuaian kebijakan upah yang lebih realistis sesuai kondisi riil di Papua.
Selain aspek ekonomi, ia juga menyoroti pentingnya pendekatan lintas sektor, termasuk peran pemerintah daerah, lembaga adat, gereja, dan organisasi masyarakat dalam menjaga ketahanan sosial di tengah tekanan ekonomi global.
“Papua mempunyai keunikan tersendiri yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan tidak bisa disamaratakan. Pemerintah harus melihat Papua dari realitas lapangan, bukan hanya dari perspektif pusat,” tambahnya.
Ia juga mengajak seluruh pemimpin di Papua, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk lebih peka dan proaktif dalam membaca dinamika global yang sedang terjadi. Menurutnya, kepemimpinan yang responsif dan adaptif sangat dibutuhkan dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ini.
Dengan kondisi global yang masih belum stabil dan konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, Yanuarius berharap adanya langkah cepat, tepat, dan berpihak kepada masyarakat dari seluruh pemangku kebijakan.
“Ini merupakan momentum bagi pemerintah untuk hadir secara nyata di tengah masyarakat. Jika tidak diantisipasi sejak sekarang, dampaknya bisa jauh lebih besar di masa depan,” pungkasnya. (SK)
