TIMIKA – Masyarakat Distrik Kapiraya, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah menyampaikan harapan besar agar pemerintah segera membangun akses jalan darat yang menghubungkan ibu kota Kabupaten Deiyai dengan wilayah Kapiraya.
Pembangunan jalan tersebut dinilai sangat penting untuk mengatasi berbagai kendala pelayanan publik yang selama ini dihadapi masyarakat akibat sulitnya akses transportasi.
Harapan tersebut disampaikan sejumlah perwakilan masyarakat pada Jumat (6/3/2026) di Timika. Mereka menilai keterbatasan akses menuju Kapiraya berdampak langsung terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, serta aktivitas pemerintahan di wilayah tersebut.
Tokoh masyarakat Kapiraya sekaligus Ketua Tim Harmonisasi Konflik Sosial antara Suku Mee dan Kamoro yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Deiyai, Ernes Kotouki, S.IP, menjelaskan bahwa akses menuju Kapiraya saat ini masih sangat terbatas dan membutuhkan biaya yang besar.
Menurutnya, perjalanan melalui jalur laut dari Timika menuju Kapiraya dapat menghabiskan biaya hingga Rp15 juta sampai Rp20 juta untuk satu kali perjalanan. Sementara itu, akses transportasi udara juga sangat terbatas karena penerbangan hanya tersedia satu kali dalam sepekan.
“Kami sangat berharap pemerintah dapat membuka akses jalan darat sepanjang kurang lebih 50 hingga 60 kilometer dari ibu kota Deiyai menuju Kapiraya. Dengan adanya jalan darat, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan dapat berjalan lebih baik,” ujarnya.
Ernes juga menjelaskan bahwa Tim Harmonisasi Kabupaten Deiyai yang saat ini berada di Timika masih mengalami kendala untuk menuju Kapiraya. Beberapa hari sebelumnya, rombongan tim sempat dihadang oleh warga Suku Kamoro di wilayah Lokpon saat mencoba melanjutkan perjalanan melalui jalur laut. Saat ini tim masih menunggu situasi yang kondusif sebelum kembali melanjutkan perjalanan.
Sementara itu, Kepala Suku Mee Kapiraya, Mesak Edowai, S.I.Kom, menyampaikan bahwa upaya pembukaan akses jalan darat sebenarnya sudah mulai dilakukan pada tahun 2025 dengan panjang awal lebih dari dua kilometer. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat Kapiraya yang berharap pembangunan jalan dapat terus dilanjutkan.
Ia juga berharap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat pembangunan jalan tersebut.
“Selain akses jalan, masyarakat Kapiraya juga masih kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Kendala utama kami adalah akses transportasi yang sangat terbatas,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Ikatan Keluarga Deiyai Selatan, Agusten Anou, yang menegaskan dukungan penuh masyarakat terhadap pembangunan jalan darat sebagai solusi jangka panjang bagi berbagai persoalan pelayanan publik di Kapiraya.
Menurutnya, penghalangan jalur laut yang sempat terjadi sebelumnya disebabkan karena wilayah tersebut berada dalam kawasan adat Suku Kamoro. Oleh karena itu, pembangunan akses jalan darat dinilai menjadi solusi strategis agar masyarakat Kapiraya dapat memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pelayanan pemerintahan secara lebih mudah dan berkelanjutan.
Dengan adanya akses jalan darat yang memadai, masyarakat berharap aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik di Distrik Kapiraya dapat berjalan lebih lancar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. (SK)
