TIMIKA – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi dan harmonisasi penanganan konflik sosial Kapiraya di Hotel Grand Tembaga, Timika, Rabu (25/02/2026). Rapat ini menjadi langkah awal mempertemukan para pihak guna meredam ketegangan dan membangun kesepahaman antarwarga terdampak.
Rakor dipimpin Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Marthen Ukago, serta dihadiri Bupati Mimika Johannes Rettob, Bupati Deiyai Melkianus Mote, dan Bupati Dogiyai Yudas Tebai. Turut hadir Wakil Ketua IV DPRP Papua Tengah Jhon Gobai, anggota MRP Yehuda Gobai, Kepala Kesbangpol Papua Tengah Albertus Adii, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau, Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hilldiario Budiman, Kapolres Deiyai, Komandan Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Papua Tengah Kompol Onisimus Umbu Sairo, serta perwakilan TNI, Anggota DPRK dari tiga Kabupaten, MRP, DPRP, kepala-kepala suku dan unsur terkait lainnya.
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang disampaikan Marthen Ukago, ditegaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan memfasilitasi masyarakat adat dari masing-masing kabupaten agar dapat duduk bersama, saling menghormati, dan menyepakati kembali tanda-tanda alam serta batas wilayah adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.
“Harmonisasi adalah kunci agar tidak ada lagi keraguan dan gesekan di tengah masyarakat. Saya berharap rapat ini menghasilkan pemahaman bersama dan komitmen antar pemerintah kabupaten untuk mendukung penuh apapun yang menjadi kesepakatan damai para tokoh adat di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan pesan gubernur agar seluruh proses dilakukan dengan bahasa yang santun dan menghindari pembahasan yang bersifat kontroversial.
“Mari kita fokus pada pencarian titik temu yang meningkatkan persaudaraan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan bahwa pembahasan dalam rakor tersebut tidak berkaitan dengan batas administrasi pemerintahan, melainkan menyangkut batas hak ulayat masyarakat adat.
“Sesuai arahan gubernur, setiap kabupaten menyiapkan tim harmonisasi dan Mimika sudah membentuk tim yang terdiri dari unsur pemerintah dan pemilik hak ulayat. Mereka yang paling mengetahui situasi dan riwayat sejarah wilayah ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya telah menyiapkan peta batas wilayah dan berencana turun langsung ke lapangan bersama tim dari kabupaten lain.
“Saya berharap yang berbicara nanti adalah mereka yang benar-benar memiliki dan mengetahui sejarahnya,” tegasnya.
Bupati Johannes juga mengingatkan agar para pemangku jabatan tidak mengorbankan masyarakat demi kepentingan tertentu. Menurutnya, warga selama ini hidup berdampingan secara damai dan memahami batas-batas adat yang ada.
Bupati Deiyai Melkianus Mote menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk tim harmonisasi yang akan mendata jumlah warga serta fasilitas yang terdampak akibat konflik. Ia juga berharap akses penerbangan ke Kapiraya segera dibuka agar bantuan bahan makanan dapat disalurkan.
“Bukan kami tidak mau membantu, tetapi sampai hari ini kami masih menunggu dibukanya akses penerbangan. Kami juga berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Mimika karena sudah ada bantuan bahan makanan yang disalurkan,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Bupati Dogiyai Yudas Tebai. Ia memastikan tim harmonisasi di wilayahnya telah dibentuk dan berasal dari pemilik hak ulayat setempat.
“Pemerintah kabupaten hanya memfasilitasi. Masyarakat adat sendiri yang akan berbicara dan menentukan batas antara Mee dan Kamoro di lapangan,” ujarnya.
Rakor tersebut diakhiri dengan kesepakatan tiga bupati bersama tim harmonisasi untuk turun langsung ke Kapiraya dalam waktu dekat guna memastikan proses dialog adat berjalan aman, terbuka, dan berorientasi pada perdamaian. (Tim)
