TIMIKA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika resmi menetapkan keanggotaan empat Panitia Khusus (Pansus) dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (25/02/2026).
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menyebut penetapan tersebut sebagai momentum penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyelesaian sejumlah persoalan krusial di daerah.
“Hari ini kita menyelesaikan proses konstitusional yang sangat penting, yakni penetapan keanggotaan empat panitia khusus DPRK Mimika. Ini adalah mandat rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya dalam sambutan.
Adapun empat pansus yang dibentuk meliputi Pansus penanganan sengketa tapal batas di Kampung Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah; Pansus penanganan masalah air bersih; Pansus penanganan mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia, termasuk isu privatisasi dan kontraktor; serta Pansus penanganan konflik di Kwamki Narama dan Distrik Jila.
Menurut Primus, Pansus sengketa tapal batas memiliki tugas strategis untuk memastikan kejelasan administrasi dan kepastian hukum wilayah, sehingga tidak menghambat pelayanan publik maupun memicu konflik antarwarga.
Sementara itu, Pansus air bersih diharapkan mampu merumuskan solusi konkret atas berbagai kendala teknis dan manajerial yang selama ini menghambat distribusi layanan kepada masyarakat.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Pansus harus mengidentifikasi persoalan secara menyeluruh agar akses air tidak lagi menjadi barang mewah bagi warga Mimika,” tegasnya.
Terkait Pansus mogok kerja dan persoalan ketenagakerjaan di PT Freeport Indonesia, ia meminta anggota pansus bersikap adil dan profesional dalam menjembatani kepentingan pekerja dan perusahaan, tanpa mengabaikan stabilitas investasi daerah.
Sedangkan untuk Pansus konflik Kwamki Narama dan Distrik Jila, Primus menekankan pentingnya pendekatan rekonsiliasi yang menyentuh akar persoalan demi menciptakan perdamaian sebagai fondasi pembangunan.
Ia juga mengingatkan bahwa masa kerja pansus relatif terbatas, sementara ekspektasi masyarakat sangat besar terhadap hasil yang dicapai.
“Saya berharap pansus bekerja secara kolektif, kolegial, dan transparan, dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Kami juga mengharapkan dukungan penuh dari pihak eksekutif, manajemen PT Freeport Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan data dan informasi yang akurat,” pungkasnya. (IT)
