NABIRE – Di balik manfaat Program Pendidikan Gratis dan BOSDA dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, sejumlah sekolah kecil masih menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Salah satunya dialami SMA Negeri Meepago, yang berlokasi di Jalan Poros Samabusa, Nabarua, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire.
Kepala SMA Negeri Meepago, Oktopianus Tebai, mengungkapkan bahwa persoalan paling mendesak yang dihadapi sekolah dan asrama siswa saat ini adalah ketersediaan air bersih.
“Di sini tidak bisa bor air. Kami terpaksa menarik air dari kali, tapi jaraknya jauh dan debit airnya kecil. Kami sangat membutuhkan bak penampung besar supaya kalau hujan bisa ditampung dan digunakan untuk minum,” kata Oktopianus kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).
Selama ini, kata dia, sekolah dan asrama masih bergantung pada air galon yang dibeli secara rutin. Biaya pembelian air minum dinilai cukup memberatkan karena jumlah siswa dan penghuni asrama mencapai sekitar 40 orang.
“Satu galon harganya Rp10 ribu. Dalam satu bulan hampir habis Rp500 ribu hanya untuk air minum. Padahal air minum sangat penting untuk kesehatan anak-anak,” ujarnya.
Selain air bersih, akses jalan menuju sekolah juga menjadi kendala serius. Kondisi jalan yang licin saat hujan kerap menyebabkan guru dan siswa terjatuh dalam perjalanan menuju sekolah.
“Sekitar 20 kilometer dari jalan besar menuju sekolah kondisinya rusak. Guru dan murid bahkan pernah jatuh karena licin. Kami sampai harus timbun dan cor semen secara swadaya supaya bisa keluar masuk sekolah,” jelasnya.
Oktopianus juga menyoroti keterbatasan anggaran operasional sekolah kecil seperti SMA Negeri Meepago. Menurutnya, besaran dana BOS dan BOSDA yang diterima sekolah kecil jauh lebih kecil dibanding sekolah besar, sementara kebutuhan operasional relatif sama.
“Sekolah besar dana BOS dan BOSDA-nya besar sampai kewalahan pakai anggaran. Kami sekolah kecil, dananya kecil, tapi kebutuhannya sama. Ini bukan keluhan, tapi masukan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar guru di SMA Negeri Meepago adalah guru honor dengan penghasilan yang sangat terbatas. Bahkan, biaya transportasi harian sering kali hampir menyamai besaran honor yang diterima.
“Guru honor terima sekitar Rp500 ribu per bulan, sementara biaya bensin bisa sampai Rp300 ribu. Ini tidak seimbang. Tapi mereka tetap mengabdi,” katanya.
Karena itu, pihak sekolah berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah dapat membuka peluang guru kontrak atau PPPK bagi guru-guru honor di sekolah kecil.
“Kalau mereka masuk guru kontrak atau PPPK, mental mengabdi sudah terbentuk. Mereka pasti lebih semangat lagi,” ujarnya.
Selain itu, SMA Negeri Meepago juga membutuhkan peningkatan kapasitas asrama. Dengan rencana penambahan siswa pada Juni mendatang, daya tampung asrama dinilai sudah tidak mencukupi.
“Kami berharap ada penambahan gedung asrama, mungkin untuk kapasitas 100 siswa. Fasilitas fisik cukup, tapi operasional makan minum yang masih menjadi kendala,” tambahnya.
Di bidang peningkatan mutu pendidikan, Oktopianus berharap adanya dukungan untuk pelatihan guru, terutama pendalaman metode mengajar dan pembinaan akademik. Saat ini, sekolah mulai menerapkan sistem pendampingan siswa melalui jurnal harian guru.
“Setiap guru mendampingi siswa, mencatat perkembangan akademik, masalah pribadi, sosial, sampai semangat belajarnya. Ini upaya kami membangun pendidikan yang bermutu, bukan sekadar menerima dana,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa bantuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah sangat dirasakan manfaatnya, namun masih diperlukan kebijakan yang lebih berpihak kepada sekolah-sekolah kecil agar pemerataan mutu pendidikan benar-benar terwujud.
“Sekolah negeri tidak memungut SPP, tapi kebutuhan hidup sekolah sangat besar. Kami berharap pemerintah provinsi memberi perhatian khusus bagi sekolah-sekolah kecil seperti kami,” pungkasnya. (MB)
