JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar rapat kerja dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Kamis (11/12/2025) di Jakarta. Rapat tersebut berfokus pada evaluasi sejumlah isu strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembahasan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan percepatan pembangunan di Papua.
Isu Kesiapan Fiskal Daerah Otonomi Baru
Dalam pembahasan mengenai DOB, Mendagri Tito Karnavian secara tegas menyoroti kesiapan anggaran atau fiskal nasional sebagai kendala utama.
“Permasalahan utama DOB adalah kesiapan anggaran. Untuk itu, kami menyarankan Komite I DPD RI berkomunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan,” ujar Mendagri. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pertimbangan keuangan yang matang, selain kebutuhan daerah, sebelum melangkah pada pembentukan daerah baru.
Penguatan Program Percepatan Pembangunan Papua
Mendagri dan Komite I DPD RI juga menyepakati perlunya penguatan program percepatan pembangunan di wilayah Papua. Pemerintah wajib memastikan pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Orang Asli Papua (OAP), yang meliputi:
-
Pendidikan
-
Kesehatan
-
Infrastruktur dasar
-
Perumahan
-
Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
-
Pelayanan sosial
Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
Tito menjelaskan bahwa upaya percepatan ini telah didukung dengan pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Komite yang baru dilantik Presiden ini bertugas mengoordinasikan dan menyelaraskan program-program antara kementerian/lembaga di pusat dengan enam provinsi dan 42 kabupaten/kota di Papua.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memimpin rapat penting pada pekan depan. Pertemuan ini akan melibatkan Komite Eksekutif, seluruh kepala daerah se-Papua, serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas capaian program, arahan kebijakan, dan langkah-langkah konkret percepatan pembangunan.
Selain isu DOB dan Papua, rapat kerja tersebut juga mencakup evaluasi umum terhadap pelaksanaan otonomi daerah serta aspirasi mengenai penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD).
