NABIRE — Anggota DPRP Provinsi Papua Tengah, Jhon Gobai, angkat bicara terkait konflik yang terjadi di Wakia. Gobai menegaskan bahwa DPR Papua Tengah sudah membahas persoalan tersebut dan sedang melakukan langkah penanganan.
Gobai mengatakan bahwa DPR telah menugaskan anggota-anggota dari daerah terkait untuk melakukan pengumpulan data dan informasi lapangan.
“Sudah dibahas di DPR. Kami sudah tugaskan teman-teman di Mimika dan di Dogiyai untuk mengumpulkan informasi sedetail mungkin terkait akar persoalan di Wakia. Setelah selesai, kita akan diskusikan lagi dan melakukan kunjungan kerja ke sana.” ujar Gobai, Kamis, 27 November 2025
Ia menyampaikan bahwa penyelesaian konflik tidak bisa dilakukan secara parsial karena ada tiga persoalan utama yang saling terkait.
“Wakia itu punya tiga persoalan besar: pendulangan emas, tapal batas administratif pemerintahan, dan tapal batas wilayah adat. Ini tidak bisa disederhanakan hanya sebagai satu masalah.”
Serukan Penyelesaian Damai
Gobai mengingatkan bahwa konflik tidak boleh terus berkembang menjadi dendam baru di tengah masyarakat.
“Kita ini orang Kristen. Tuhan mengajarkan saling memaafkan. Kalau dendam masa lalu melahirkan kekerasan baru, itu akan terus berulang. Semua pihak harus menahan diri.”
Ia juga meminta agar pihak-pihak yang ingin memperkeruh keadaan diproses secara hukum.
“Kalau ada pihak ketiga yang memperkeruh situasi, itu harus dihukum. Semua harus tetap sabar.”
Gobai mengatakan bahwa DPR bersama pemerintah akan merumuskan langkah konkret untuk membantu masyarakat terdampak.
Tiga Daerah Harus Duduk Bersama
Gobai menyebut bahwa persoalan batas wilayah di Wakia harus dibicarakan oleh tiga daerah yang berbatasan, yaitu Dogiyai, Deiyai, dan Mimika, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
“Pembahasan tapal batas itu bertingkat. Ada pembahasan tingkat provinsi, ada juga tingkat Kementerian Dalam Negeri.”katanya.
Menurutnya, relasi sosial masyarakat di wilayah tersebut telah terjalin sejak lama.
“Sudah sejak dulu ada hubungan antara masyarakat Mee dan Kamoro. Itu bukan karena pemerintah atau gereja datang. Itu sudah dari nenek moyang,” ujarnya.
Masyarakat Diminta Tenang
Gobai mengajak masyarakat untuk menahan diri dan menyerahkan penyelesaian masalah kepada pemerintah dan DPR.
“Mari semua tenangkan diri. Kita pecahkan tiga persoalan itu: pendulangan emas di Wakia, tapal batas wilayah adat, dan tapal batas administratif pemerintah.” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa masalah batas wilayah adalah urusan pemerintah, sedangkan batas adat tetap menjadi tanggung jawab masyarakat adat dan lembaga adat.
Gobai menutup pernyataan dengan komitmen DPRP untuk tetap mengawal penyelesaian konflik. (MB)
