NABIRE — Ratusan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Papua yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) menggelar aksi damai bertajuk “Papua Darurat Militerisme, Investasi, dan Krisis Kemanusiaan”, di halaman Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Kalibobo, Nabire, pada Senin (10/11/2025).
Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan serentak nasional yang dilakukan oleh berbagai organisasi mahasiswa di Papua, termasuk FIM-WP pusat di Jayapura serta sejumlah cabang seperti KPK Sentani, KPK Nabire, KPK Timika, dan KPK Manokwari.
Koordinator lapangan aksi, Yulianus Zanambani, menyatakan bahwa demonstrasi ini menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Papua sejak 1961 hingga 2025, terutama terkait peningkatan operasi militer, perampasan lahan, serta eksploitasi sumber daya alam yang dinilai merugikan masyarakat adat.
“Dengan tema darurat militer, investasi, dan krisis kemanusiaan, kami menuntut agar pemerintah dan lembaga terkait menghentikan segala bentuk kekerasan serta praktik eksploitasi yang merugikan masyarakat adat,” ujar Yulianus Zanambani.
Ia juga menegaskan bahwa operasi militer di sejumlah wilayah telah berdampak luas terhadap masyarakat sipil, termasuk munculnya korban jiwa dan pengungsian.
“Kami menuntut agar lembaga terkait segera menindaklanjuti laporan pembunuhan, pembantaian, dan pengungsian warga yang masih terjadi,” tambahnya.
Zanambani menyebut, pihaknya akan terus mengawasi respon MRP Papua Tengah atas aspirasi mereka. Ia juga mengingatkan, jika tidak ada tindak lanjut yang jelas, massa akan mempertimbangkan langkah lanjutan termasuk tuntutan ekstrem untuk membubarkan MRP Papua Tengah.
Dalam aksi tersebut, peserta membawa sejumlah tuntutan, di antaranya:
1. Penghentian kekerasan militer di wilayah adat Papua.
2. Penghentian eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat lokal.
3. Pemeriksaan dan penanganan serius terhadap kasus pengungsian serta pelanggaran HAM.
4. Desakan agar MRP Papua Tengah menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi bagi masyarakat adat secara efektif.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua I MRP Papua Tengah, Paulina Marey, menyatakan bahwa MRP sebagai lembaga kultur terbuka terhadap setiap aspirasi masyarakat.
“Kami menerima semua aspirasi masyarakat dan akan membahasnya bersama untuk diklarifikasi. Hasilnya akan kami teruskan ke gubernur, karena keputusan akhir bukan di tangan MRP, melainkan pemerintah daerah,” jelasnya.
Paulina menegaskan bahwa MRP Papua Tengah tidak akan diam dan akan mengawal setiap aspirasi masyarakat agar dapat diteruskan ke pemerintah pusat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa MRP dibentuk sebagai lembaga kultur hasil dari aspirasi masyarakat Papua untuk mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus). Namun, ia mengakui bahwa implementasi Otsus belum sepenuhnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“Sebagai manusia, kita belum melihat hasil Otsus secara maksimal. Tahun ini bahkan dananya sudah sangat kecil, sehingga belum cukup untuk menjangkau seluruh wilayah Papua,” tutup Paulina Marey. (MB)
