TIMIKA — Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah timur Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Subwilayah Timur II secara resmi mencanangkan program Senator Peduli Ketahanan Pangan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu (27/09/2025) di Kampung Naenamuktipura, Distrik Iwaka.
Kegiatan ini dihadiri langsung Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai bersama 40 anggota DPD RI dari Subwil Timur II, Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, Bupati Mimika Johannes Rettob, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Dr. Idha Widi Arsanti, Forkopimda Provinsi Papua Tengah, Forkopimda Kabupaten Mimika, Pangkogabwilhan III, termasuk anggota DPRPT, MRPT, Bulog Mimika serta kelompok tani di Mimika.
Pencanangan ini menjadi langkah nyata DPD RI dalam mendukung program nasional ketahanan pangan dengan melibatkan langsung masyarakat lokal, petani, dan pemerintah daerah.
Sambutan selamat datang dari Bupati Mimika, Johannes Rettob menyatakan kegiatan ini sangat luar biasa. Terimakasih bapak/ibu senator sudah mengunjungi Mimika.
“Kami berharap bapak/ibu senang berkunjung ke Mimika. Semoga program ini terus berlanjut dan kita tetap berkolaborasi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” kata Bupati John Rettob.
Wakil Gubernur Deinas Geley mengatakan ketahanan pangan adalah fondasi utama kemandirian bangsa. Hal ini ditegaskan dalam satu pilar asta cita Presiden RI. Mewujudkan ketahanan pangan dan energi sebagai dasar negara yang kuat dan mandiri.
Pesan ini selaras dengan arah pembangunan di Papua Tengah yang tertuang dalam salah satu pilar pembanguna. Propinsi Papua Tengah yaitu terwujudnya ketahanan energi dan kemandirian pangan.
“Saya menyambut dengan gembira inisiatif DPD RI melalui program senator peduli ketahan pangan yang searah dengan arah kebijakan untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045,” katanya.
Deinas menambahkan, Papua Tengah adalah Daerah Otonomi baru, namun ada satu hal penting miliki lahan subur, kekayaan laut dan kearifan lokal masyarakat adalah modal besar untuk memperkuat ketahanan pangan. Namun ada tantangan nyata yaitu akses logistik yang terbatas, harga pangan serta ancaman kembang iklim.
Oleh sebab itu kolaborasi semua pihak merupakan kunci untuk menjawab tantangan tersebut. Melalui kegiatan penanaman secara simbolis bersama para Senator dan masyarakat tani, kita menegaskan satu hal penting bahwa kedaulatan pangan adalah perjuangan bangsa.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah Berkomitmen mendukung gerakan ini dengan langkah-langkah nyata.
Wagub ingin menegaskan bahwa Papua Tengah siap menjadi bagian dari gerakan Nasional ini, mulai dari tanah Mimika, Papua Tengah sebagai salah satu titik pencanangan program strategis ini. Semoga kerjasama ini membawa manfaat nyata, tidak hanya bagi petani dan masyarakat Papua Tengah, tetapi juga bagi kejayaan Indonesia yang berdaulat, pangan, mandiri dan sejahtera dari sabang sampai Merauke.
“Kita berkumpul di tempat yang bersejarah ini, untuk menandai ikhtiar kita dalam mengemban amanah rakyat untuk bekerja secara bersama-sama, membangun daerah untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, melalui Kegiatan Senator Peduli Ketahan Pangan,” kata Senator Yorrys Raweyai.
Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai menyampaikan pada 1 Oktober mendatang, DPD RI akan memasuki usia ke-21 tahun. Usia ini bukan sekadar angka, tapi juga simbol kedewasaan dan komitmen kami menjaga amanat rakyat.
Dengan mengusung tema “Dari Daerah Kita Bersatu Untuk Indonesia Maju”, membutikan bahwa keberadaan DPD RI telah menjadi mitra kolaboratif untuk memastikan program-program nyata bagi rakyat di daerah.
Kegiatan Penanaman Benih jagung ini merupakan bagian dari agenda strategis Nasional yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, yang menjadi prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibrang Rakabuming Raka Tahun 2025 berupa ketahanan pangan.
Program ini menjadi salah satu poin penting bagi penguatan sistem pangan nasional dan fondasi bagi perwujudan Indonesia Emas 2045.
“Kami menyadari sepenuhnya, bahwa cita-cita tersebut sangatlah besar dan membutuhkan kerja sama dan kolaborasi seluruh pihak. Termasuk Pemerintah Pusat dan Daerah, Dunia Usaha, dan seluruh komponen masyarakat yang akan memperoleh dampak positif dari agenda strategis tersebut. Sebagai representasi daerah, DPD RI memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menyukseskan agenda ketahanan pangan,” kata Yorrys.
Tanggung jawab dan kolaborasi itulah yang tampak pada hari ini, berupa kerja sama kelembagaan DPD RI sebagai lembaga legislatif dengan Jajaran Eksekutif yang diwakili oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian BUMN melalui Perum Bulog dan PT. Pupuk Indonesia, serta seluruh pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
Kegiatan yang berpusat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah ini sekaligus menunjukkan keseriusan DPD RI bersama dalam memajukan daerah di wilayah paling timur nusantara.
Upaya mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Papua Tengah akan dilanjutkan di seluruh wilayah timur Indonesia yang
tergabung dalam Sub Wilayah Timur II yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
“Kami berkomitmen, seluruh proses mulai penyediaan lahan, alat dan mesin pertanian hingga hasil dan keuntungan pertanian akan sepenuhnya diserahkan kepada para petani sebagai bentuk dukungan penuh Pemerintah dan DPD RI kepada rakyat di daerah,” tambanya.
Oleh karena itu, atas nama Pimpinan DPD RI dan Seluruh Anggota DPD RI, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi besar dalam Kegiatan Senator Peduli Ketahanan Pangan.
Kegiatan Senator Peduli Ketahanan Pangan yang berlangsung di Kabupaten Mimika, Papua Tengah di akhiri dengan penanaman bibit jagung di lahan perkebunan yang telah disiapkan.
Program Senator Peduli Ketahanan Pangan akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pertanian berkelanjutan, pengembangan lumbung pangan kampung, serta akses pasar bagi hasil pertanian lokal. (Etty Welerubun)
