Menu

Mode Gelap
Warga Dekai Pertahankan Fasilitas Kesehatan Yang Hampir Dibakar OTK DPD RI Tegaskan Ketimpangan Kebijakan Pertanahan, Mendesak Reforma Agraria Lebih Cepat Mendikdasmen dan BNN Perkuat Pendidikan Karakter Lewat Integrasi Kurikulum Anti Narkoba DPD RI Tegaskan Keseriusan Politik dan Kelembagaan Kawal Isu HAM di Papua Menko Polkam dan DPD RI Tegaskan Sinergi Pusat–Daerah untuk Kebijakan yang Lebih Efektif Setjen DPD RI Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi, Perkuat Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Headline

Gabungan Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Dogiyai Serahkan Aspirasi Penolakan Pemekaran DOB Mapia Raya Kepada DPR RI 

Etty Welerbadge-check


					Gabungan Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Dogiyai Serahkan Aspirasi Penolakan Pemekaran DOB Mapia Raya Kepada DPR RI  Perbesar

JAKARTA – Aspirasi penolakan terhadap rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya resmi diserahkan oleh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Kabupaten Dogiyai kepada DPR RI melalui Kasubag Persuratan Sekretariat Jenderal DPR RI, Kusnadi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).

Kusnadi menyampaikan bahwa pihaknya akan mengarsipkan surat aspirasi tersebut dan meneruskannya kepada Komisi II DPR RI.

“Aspirasi ini akan kami arsipkan dan sampaikan kepada Komisi II untuk dibahas,” ujarnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Dogiyai, Yohanes Degei, menegaskan bahwa aspirasi yang dibawa ke pusat merupakan suara asli masyarakat Dogiyai.

“Sesuai tugas dan tanggung jawab, DPRD menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Setelah audiensi dengan DPR Provinsi dan Gubernur, kali ini kami menindaklanjutinya sampai ke pusat,” jelasnya.

Sementara itu, Penanggung Jawab Aksi Tolak Pemekaran DOB Mapia Raya, Yomi Goo, menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum jika DPR RI tetap memaksakan pengesahan DOB tersebut.

“Jika DPR RI secara paksa mengesahkan pemekaran Mapia Raya, kami mahasiswa siap mengajukan uji materi di Mahkamah Agung dan mengundang semua pihak untuk kajian ilmiah,” tegasnya.

Menurutnya, rencana pemekaran DOB Mapia Raya tidak memenuhi sejumlah kriteria pembentukan daerah baru, seperti kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi daerah, hingga faktor sosial budaya.

Sebelumnya, aspirasi serupa juga telah disampaikan kepada DPR Provinsi Papua Tengah dan Gubernur Papua Tengah melalui audiensi, dengan harapan pemerintah segera membatalkan rencana pembentukan DOB Mapia Raya. (MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Warga Dekai Pertahankan Fasilitas Kesehatan Yang Hampir Dibakar OTK

14 Februari 2026 - 16:00 WIB

Img 20260214 wa0006

Terduga Pelaku Penganiayaan di Jalan Freeport Lama Akhirnya Menyerahkan Diri

14 Februari 2026 - 15:18 WIB

Img 20260214 wa0266

Perkuat Layanan Masyarakat, Kadis Kominfo Deiyai Salurkan Tiga Unit Starlink Kepada Warga Wagomani 

14 Februari 2026 - 15:13 WIB

Img 20260214 wa0282

Bupati dan Pemilik Tanah Buka Kembali Akses Jalan Petrosea Tembus Bandara Mozes Kilangin, Pastor Ibrani Gwijangge Memberkati Jalan 

14 Februari 2026 - 13:38 WIB

Screenshot 20260214 222928 gallery

DPD RI Tegaskan Ketimpangan Kebijakan Pertanahan, Mendesak Reforma Agraria Lebih Cepat

14 Februari 2026 - 03:57 WIB

Img 20260213 wa0045 3361434797
Trending di News