Menu

Mode Gelap
Warga Dekai Pertahankan Fasilitas Kesehatan Yang Hampir Dibakar OTK DPD RI Tegaskan Ketimpangan Kebijakan Pertanahan, Mendesak Reforma Agraria Lebih Cepat Mendikdasmen dan BNN Perkuat Pendidikan Karakter Lewat Integrasi Kurikulum Anti Narkoba DPD RI Tegaskan Keseriusan Politik dan Kelembagaan Kawal Isu HAM di Papua Menko Polkam dan DPD RI Tegaskan Sinergi Pusat–Daerah untuk Kebijakan yang Lebih Efektif Setjen DPD RI Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi, Perkuat Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Uncategorized

Empat Pendekatan dalam Musrenbangda RPJMD Nabire 2025–2029

Etty Welerbadge-check


					Empat Pendekatan dalam Musrenbangda RPJMD Nabire 2025–2029 Perbesar

NABIRE – Ketua Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nabire tahun 2025–2029, Zakeus Petege, menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang terarah, sistematis, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam sambutan pembukaan Musrenbangda yang digelar pada Selasa (19/8/2025).

Dalam arahannya, Petege menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan empat pendekatan. Pertama adalah pendekatan teknokratis, kedua pendekatan partisipatif, ketiga pendekatan politis, dan keempat pendekatan bottom-up dan top-down,” jelasnya.

Petege menambahkan bahwa pendekatan teknokratis menekankan pentingnya metode ilmiah yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan partisipatif, kata dia, mengharuskan adanya pelibatan seluruh lapisan masyarakat agar pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan bersama.

Sementara itu, pendekatan politis menyesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, sedangkan pendekatan bottom-up dan top-down mengakomodasi aspirasi dari tingkat kampung hingga program pemerintah provinsi dan pusat.

“Musrenbangda ini menjadi momentum penting untuk menyatukan arah kebijakan pemerintah daerah dengan provinsi dan nasional, sekaligus menampung aspirasi masyarakat Nabire untuk lima tahun ke depan,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan Musrenbangda RPJMD 2025–2029 telah melalui 11 tahapan sebelumnya dan kini memasuki tahap ke-12, dengan empat agenda utama, yaitu pemaparan rancangan awal RPJMD, diskusi kelompok, penyampaian rekomendasi prioritas, serta penandatanganan berita acara kesepakatan.

Di akhir sambutannya, Petege mengajak seluruh peserta Musrenbangda yang terdiri dari perangkat daerah, DPRD, pemerintah distrik, kampung, tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan untuk memberikan masukan demi penyempurnaan dokumen RPJMD.

“Kami menyadari rencana ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, dengan kritik dan saran Bapak Ibu semua, kita berharap RPJMD Kabupaten Nabire periode 2025–2029 dapat lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Petege.(MB)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Sinergi Membangun SDM: Wilhelmus Pigai Dukung Penuh Program Pendidikan Gratis Gubernur Papua Tengah

1 Januari 2026 - 06:15 WIB

Whatsapp Image 202aa5 04 01 At 01.36.07

Ditetapkan 53 Hektar Lahan Padi di Kimi, Produksi Papua Tengah Diharap Meningkat

22 November 2025 - 04:06 WIB

Img 20251122 130527

OPINI : Perizinan Usaha Minuman Beralkohol dalam Otsus Papua: Antara Kewenangan dan Tanggung Jawab Daerah

13 November 2025 - 04:02 WIB

Img 20251102 wa0155

Bantuan Sembako Otsus untuk Warga Kwamki Narama Sudah Disalurkan

17 Oktober 2025 - 06:58 WIB

Whatsapp image 2025 10 17 at 14.19.41

Wilhelmus Pigai Gelar Sosialisasi 4 Pilar di Nabire, Angkat Tema Bhinneka Tunggal Ika

8 September 2025 - 11:26 WIB

Whatsapp image 2025 09 14 at 19.46.11 (1)
Trending di Uncategorized