NABIRE — Kantor Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PPT) yang berlokasih samping kantor DPR kabupaten Nabire di bumiwonorejo dipalang oleh anggota lembaga itu sendiri untuk kedua kalinya pada Rabu, (25/6/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas berbagai persoalan yang dinilai menghambat kinerja lembaga dan merugikan kepentingan Orang Asli Papua.
Ketua Pokja Agama MRP-PPT, Wenior Pakage, mengungkapkan bahwa aksi palang ini merupakan buntut dari ketidakberesan pengelolaan lembaga yang sudah berlangsung hampir dua tahun terakhir.
“Jadi anggota kami semua menilai ada banyak masalah di lembaga ini. Sudah dua tahun berjalan, tapi banyak program tidak terlaksana, terutama karena dana Otonomi Khusus (Otsus) tidak ada. Padahal, lembaga ini jalan karena dana Otsus,” tegas Wenior.
Ia menjelaskan, berbagai kegiatan yang sudah disusun oleh Pokja-Pokja tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada anggaran. Hal ini berdampak langsung pada ketidakmampuan lembaga dalam merespons persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami ini lembaga yang tugasnya melindungi hak-hak Orang Asli Papua, tapi untuk turun ke masyarakat saja kami tidak bisa, uang transportasi tidak ada. Itulah kenapa kami terpaksa lakukan palang ini,” ujarnya.
Menurut Wenior, sejak Januari 2025, program-program yang direncanakan hampir seluruhnya tidak berjalan. Ia mencontohkan, Pokja Agama yang dipimpinnya punya lima program dengan 13 kegiatan, namun tidak ada satupun yang terealisasi tahun lalu.
Program-program itu kemudian dialihkan ke tahun 2025, namun ia pesimistis semua bisa terlaksana akibat keterlambatan pencairan dana dan tidak adanya solusi dari pimpinan lembaga.
“Dana Otsus belum cair, kami sudah tanya keuangan, tapi tidak ada jawaban pasti. Sementara pimpinan lembaga, baik Ketua maupun Sekretaris, tidak mencari solusi. Bahkan penggunaan uang pun tidak transparan,” jelasnya.
Wenior menambahkan, permasalahan ini bukan hanya dialami Pokja Agama, tetapi juga Pokja Adat dan Pokja Perempuan, yang ketiganya mengalami nasib serupa. Ketidakhadiran pimpinan di kantor, minimnya rapat koordinasi, serta tertutupnya informasi terkait anggaran semakin memperburuk situasi di internal MRP-PPT.
“Sekretaris hilang dari kantor, tidak pernah memberi penjelasan, akhirnya begini jadinya. Kami sudah tidak bisa bekerja seperti ini. Kalau anggota di bawah tidak turun ke masyarakat, siapa yang mau jawab persoalan-persoalan rakyat?” kata Wenior.
Sementara itu, di depan Kantor MRP-PPT terpampang spanduk besar berisi tuntutan dan alasan aksi palang yang dilakukan para anggota. Dalam spanduk itu, mereka meminta Mendagri segera mengganti Ketua MRP-PPT dan Gubernur Papua Tengah segera mengganti Sekretaris MRP-PPT.
Delapan poin alasan yang tercantum dalam spanduk di antaranya :
- Lembaga MRP-PPT tidak bekerja sesuai aturan dan mekanisme.
- DPA MRP-PPT tidak diberikan kepada anggota.
- Tidak adanya jadwal kegiatan tahunan
- Uang anggota MRP-PPT tidak dibayarkan, termasuk uang reses tahun 2024
- Banyaknya pemotongan uang dengan alasan pajak
- Pimpinan ambil keputusan tanpa melalui rapat
- Ketua MRP-PPT sering tidak masuk kantor
- Tidak adanya pengawasan dalam kerja lembaga sehingga muncul banyak temuan
Aksi pemalangan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan anggota MRP-PPT dalam upaya mendesak perbaikan tata kelola lembaga. Mereka menegaskan akan terus memalang kantor hingga ada kejelasan dan perbaikan nyata dari pimpinan. (MB)
