NABIRE — Situasi keamanan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah kembali memanas. Insiden penembakan terjadi pada Rabu, 18 Juni 2025 di Kampung Bulapa dan Yoparu, Distrik Sugapa. Dalam kejadian tersebut, dua warga sipil dan dua anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) dilaporkan menjadi korban.
Dua warga sipil yang tewas dalam insiden itu adalah Isak Kobogau (43 tahun) dan Yohanes Tipagau (40 tahun). Sementara dari pihak TPNPB OPM, satu anggota bernama Alphon Kobogau (20 tahun) tewas, dan seorang lainnya, Herner Kobogau, mengalami luka-luka.
Penembakan ini diduga terjadi saat TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok TPNPB OPM yang sehari sebelumnya, Selasa (17/6/2025), melakukan gangguan di kawasan Bandara Sugapa.
Menanggapi insiden tersebut, Yustinus Wandagau, anggota DPRD Intan Jaya dari Komisi C, Fraksi NasDem PSI, menggelar jumpa pers di sebuah kafe di Oyehe, Nabire, Kamis malam (19/6/2025). Dalam pernyataannya, ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas konflik berkepanjangan di Intan Jaya yang terus menelan korban jiwa.
“Dalam kurun waktu sejak 2019 hingga kini, menjelang pertengahan 2026, ratusan warga sipil menjadi korban kekerasan yang terus berulang. Anak-anak, ibu-ibu, bahkan hamba Tuhan ikut menjadi korban,” ujar Wandagau.
Ia mempertanyakan apakah keberadaan masyarakat Intan Jaya masih dianggap bernilai oleh negara.
“Wilayah kami sekarang hanya dikenal melalui nama sungai, gunung, dan hutan. Bila ini terus berlanjut, dua atau tiga tahun lagi, manusia Intan Jaya bisa punah,” lanjutnya.
Wandagau mengecam keras operasi militer yang terus dilakukan, terutama oleh pasukan non-organik TNI/Polri yang menurutnya menyasar kampung-kampung dan fasilitas sipil.
“Gereja dijadikan pos militer, rumah warga dibakar, area kebun dibom. Ini bukan hanya pelanggaran HAM, tapi penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan agama,” tegasnya.
Desak Penarikan Pasukan Non-Organik dan Pertemuan dengan Pemerintah Pusat
Yustinus Wandagau mendesak agar pasukan non-organik segera ditarik dari wilayah-wilayah pedesaan di Intan Jaya. Ia bahkan menyatakan bahwa bila tuntutan ini diabaikan, pihaknya akan menemui langsung pemerintah pusat.
“Kami akan menghadap Menteri Hukum dan HAM, Panglima TNI, dan Presiden RI untuk menyampaikan tuntutan rakyat kami,” ucapnya.
Ia juga mengkritik Menteri Hukum dan HAM, Natalis Pigai, yang menurutnya kini diam setelah sebelumnya begitu vokal memperjuangkan hak asasi manusia.
“Kami menuntut agar beliau bertindak sesuai jabatannya, bukan demi kepentingan pribadi,” tambah Wandagau.
Selain korban tewas, masih terdapat warga yang mengalami luka-luka namun kesulitan mendapatkan perawatan medis. Menurut Wandagau, intimidasi dan kondisi keamanan yang tidak kondusif membuat akses ke rumah sakit di Nabire maupun Timika sangat sulit.
“Korban luka tidak tertangani dengan baik. Luka yang tidak sembuh malah menyebabkan korban jiwa berikutnya. Ini tragedi kemanusiaan yang nyata,” katanya.
Yustinus Wandagau menutup pernyataannya dengan seruan tegas untuk mengembalikan kehidupan damai di Tanah Papua.
“Kami ingin damai. Kami ingin hidup. Kami ingin keadilan. Kalau begini terus, untuk apa kami jadi pejabat publik? Lebih baik kami kembalikan simbol negara, burung Garuda, kepada NKRI,” pungkasnya. (MB)
