NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menutup kegiatan Workshop Pengembangan Peta Jalan Pembelajaran Literasi Dasar dan PAUD Berkualitas yang Sensitif Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) pada Rabu, 11 Juni 2025 di Nabire, Papua Tengah.
Penutupan lokakarya dilakukan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Marthen Ukago, yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa.
Dalam sambutannya, Ukago menyampaikan optimisme dan keyakinan bahwa hasil dari kegiatan ini akan menjadi bagian penting dari arah pembangunan sumber daya manusia di Papua Tengah, seiring dengan prioritas-program pemerintahan saat ini.
“Saya yakin dan percaya dia (peta jalan ini) akan berintervensi dalam pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Papua, terutama terhadap sejumlah program yang sedang dicanangkan oleh gubernur terpilih dan bupati-bupati terpilih. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya mereka bisa berkolaborasi untuk membangun Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Tengah,” tegas Ukago.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga mitra seperti UNICEF, dunia pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil menjadi kunci untuk mewujudkan layanan pendidikan dasar yang inklusif dan berkualitas.
Kegiatan lokakarya selama dua hari ini telah merumuskan sejumlah arah kebijakan dan strategi implementatif untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD Holistik Integratif serta literasi dasar yang inklusif, terutama di daerah-daerah terpencil dan masyarakat adat.
Lokakarya juga menghasilkan draft peta jalan kolaboratif yang ke depannya akan disampaikan kepada Gubernur Papua Tengah serta dimasukkan dalam dokumen perencanaan daerah.
“Dengan demikian, kegiatan ini saya nyatakan ditutup,” pungkas Ukago, disambut dengan tepuk tangan dari seluruh peserta.
Turut hadir dalam penutupan ini perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Bappeda, perwakilan UNICEF Tanah Papua, pengelola PAUD dari berbagai kabupaten/kota, serta mitra pendidikan dan organisasi penyandang disabilitas.
Dengan penutupan kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan dapat segera diimplementasikan, demi masa depan pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh anak-anak Papua Tengah. (MB)
