Menu ✖

Mode Gelap
Tindak Lanjuti Kasus Hilangnya Dua Warga Sipil di Yahukimo, Sopater Sam Sampaikan Pengaduan ke Komnas HAM Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal

Headline

Wamendagri Ribka Haluk Ungkap Perkembangan Empat DOB Papua, Ini Capaian Terbarunya

adminbadge-check


					Wamendagri, Ribka Haluk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Kamis (13/3/2025). (Foto: Istimewa) Perbesar

Wamendagri, Ribka Haluk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Kamis (13/3/2025). (Foto: Istimewa)

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengungkapkan perkembangan terbaru empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Ia menegaskan bahwa tahun ini menjadi fase akhir pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah pusat sebelum DOB tersebut berdiri secara mandiri dengan gubernur definitif.

“Mungkin tahun ini juga tahun terakhir [pemerintah pusat melakukan pembinaan dan fasilitasi], di mana pemerintah daerah sudah memiliki gubernur definitif, sehingga saya pikir nanti akan eksis dalam pelaksanaan fasilitasi dan seterusnya,” ujar Ribka dalam keterangannya.

Sejak pembentukan empat DOB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan. Salah satu langkah utama adalah pendampingan dalam implementasi 12 agenda roadmap, yang telah dimulai sejak sebelum peresmian daerah dan pelantikan Penjabat (Pj.) Gubernur.

Kemendagri juga secara rutin melakukan evaluasi setiap tiga bulan terhadap kinerja Pj. Gubernur serta Pj. Bupati di DOB tersebut. “Bapak Menteri juga memimpin rapat secara langsung, selalu konsisten dalam memberikan pendampingan,” kata Ribka.

Selain itu, guna memperkuat koordinasi di tingkat pusat, Kemendagri membentuk tim asistensi penyelenggaraan pemerintahan. Langkah lain yang ditempuh adalah penyusunan regulasi dan pedoman teknis agar sistem pemerintahan di DOB dapat berjalan lebih efektif.

Di masa transisi ini, Kemendagri terus menjalin komunikasi dengan daerah induk, DOB, serta kabupaten/kota cakupan untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul. Pemerintah juga mendorong kementerian teknis untuk menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) khusus yang sesuai dengan konteks Papua.

“Dan kami pun mohon dukungan, masukan, serta saran yang konstruktif agar kita bersama-sama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sesuai amanat konstitusi,” pungkas Ribka.

Sebagai informasi, empat DOB Papua yang telah terbentuk adalah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Pembentukan keempatnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14, 15, 16, dan 29 Tahun 2022. Dalam regulasi tersebut, pemerintah pusat memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan fasilitasi selama tiga tahun sejak peresmian.

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Peringati HUT Ke-18, KNPB Nabire Soroti Militerisme dan HAM di Tanah Papua

19 November 2026 - 05:41 WIB

IMG 20261119 WA0044

Siapkan 56.200 Bibit Kopi, Petani KOHARU di Paniai Minta Dukungan Perahu Angkut Material Kebun

19 November 2026 - 05:35 WIB

IMG 20261119 WA0042

Pemprov Papua Tengah dan SCOPI Dorong Pembibitan Kopi Berkualitas di Paniai

19 November 2026 - 05:26 WIB

IMG 20261119 WA0038

Polres Nabire Musnahkan 167,85 Gram Ganja, Kapolres Ajak Masyarakat Perangi Narkotika

19 November 2026 - 05:19 WIB

IMG 20261119 WA0036

Satu Bulan Jaringan Telkomsel Tidak Normal, Toko Intelektual Desak Kepala Dinas Infokom Intan Jaya Segera Bertindak

19 November 2026 - 05:15 WIB

IMG 20261119 WA0035
Trending di News