Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

Dana Otsus Dikebiri, Gubernur Papua Tengah Desak Jakarta Kembalikan Hak Otsus Sepenuhnya

adminbadge-check


					Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Dalam rapat kerja (Raker) Komisi II DPR di Jakarta, Kamis (13/3/2025) Perbesar

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Dalam rapat kerja (Raker) Komisi II DPR di Jakarta, Kamis (13/3/2025)

JAKARTA – Kebijakan pemerintah pusat yang memotong dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua menuai protes keras dari Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Dalam rapat kerja (Raker) Komisi II DPR di Jakarta, Kamis (13/3/2025), Meki menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tersebut mengancam masa depan pembangunan di Tanah Papua.

“Otonomi Khusus itu seharusnya menjadi solusi, bukan sekadar janji. Tapi, bagaimana kami bisa maju jika dana Otsus, DAU, dan DAK dipangkas? Apa artinya Otonomi Khusus jika tidak ada dukungan finansial yang memadai?” tanya Meki dengan nada tegas.

Gubernur yang baru saja memimpin provinsi termuda di Papua ini menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan tersebut. Menurutnya, pemotongan dana akan menghambat program-program prioritas yang telah direncanakan sejak Pilkada 2024.

“Kami sudah berkomitmen untuk membangun Papua, tapi bagaimana bisa kami wujudkan itu jika anggaran terus dikurangi? Ini sangat miris,” ujarnya.

Meki juga membandingkan perlakuan pemerintah pusat terhadap Aceh dan Papua.

“Gubernur Aceh dilantik di Aceh, sementara kami harus ke Jakarta. Bahkan, akses transportasi di Aceh jauh lebih baik. Di Papua, untuk menjangkau daerah terpencil, kami harus bergantung pada pesawat dan helikopter. Tantangan kami jauh lebih besar,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa perbedaan perlakuan ini tidak hanya merugikan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat Papua yang berharap pada pembangunan yang lebih merata.

“Kami meminta Komisi II DPR untuk memperjuangkan hak kami. Jangan biarkan Otonomi Khusus hanya jadi wacana tanpa implementasi nyata,” tegas Meki.

Dalam rapat tersebut, hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan tiga gubernur lain dari Tanah Papua.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Disperindag Mimika Perketat Pengawasan Sembako dan BBM Subsidi Jelang Nataru 2026-2027

18 November 2026 - 04:59 WIB

IMG 20261118 WA0045

Papua Tengah Raih Terbaik I Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Region III Papua

18 November 2026 - 04:54 WIB

IMG 20261118 WA0016

Pemkab Hadir di Tengah Masyarakat, Kesbangpol Deiyai Salurkan Sembako dan Gelar Bakar Batu Bersama Pengungsi di Timika

18 November 2026 - 04:46 WIB

IMG 20261118 WA0012

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066
Trending di Headline