Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

DPD RI Perlu Lebih Optimal, Teras Narang Dorong Regulasi Baru

adminbadge-check


					Anggota DPD RI Teras Narang (batik merah) usai mengikuti Rapat Gabungan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI bersama pimpinan alat kelengkapan lainnya, Rabu (19/2). 
Perbesar

Anggota DPD RI Teras Narang (batik merah) usai mengikuti Rapat Gabungan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI bersama pimpinan alat kelengkapan lainnya, Rabu (19/2).

JAKARTA- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Agustin Teras Narang, menekankan pentingnya penguatan peran DPD RI agar lebih efektif dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Menurutnya, diperlukan regulasi baru guna memperjelas dan memperkuat kewenangan lembaga tersebut sesuai dengan amanah konstitusi.

“Kelembagaan DPD RI harus ditata ulang agar lebih optimal dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Regulasi yang lebih kuat dibutuhkan agar mandat konstitusi bisa dijalankan secara maksimal,” ujar Teras Narang dalam Rapat Gabungan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI bersama pimpinan alat kelengkapan lainnya, termasuk Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas.  Rabu (19/2/2025).

Teras Narang menyoroti perlunya penataan internal agar DPD RI dapat menjalankan tugasnya dengan lebih maksimal. Salah satu langkah konkret yang ia usulkan adalah pembentukan undang-undang khusus yang mengatur tugas dan fungsi DPD RI secara lebih tegas. Regulasi ini diharapkan mampu memperjelas peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan serta memperkuat kewenangan lembaga tersebut dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

“Undang-undang khusus mengenai DPD RI menjadi kebutuhan mendesak. Dengan regulasi yang lebih jelas, DPD RI bisa lebih berdaya guna dan tidak hanya menjadi simbol tanpa kewenangan yang nyata,” tegasnya.

Lebih lanjut, Teras Narang menegaskan bahwa penyusunan regulasi ini harus dilakukan secara kolektif dengan melibatkan seluruh alat kelengkapan DPD RI. Selain itu, dukungan masyarakat daerah juga diperlukan agar perjuangan di tingkat legislasi dapat berjalan secara optimal sesuai dengan amanah konstitusi.

“Kolaborasi yang baik antara DPD RI dan masyarakat sangat penting agar regulasi ini bisa diwujudkan demi kepentingan daerah,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Disperindag Mimika Perketat Pengawasan Sembako dan BBM Subsidi Jelang Nataru 2026-2027

18 November 2026 - 04:59 WIB

IMG 20261118 WA0045

Papua Tengah Raih Terbaik I Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Region III Papua

18 November 2026 - 04:54 WIB

IMG 20261118 WA0016

Pemkab Hadir di Tengah Masyarakat, Kesbangpol Deiyai Salurkan Sembako dan Gelar Bakar Batu Bersama Pengungsi di Timika

18 November 2026 - 04:46 WIB

IMG 20261118 WA0012

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066
Trending di Headline