Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

Komite III DPD RI Bahas Perubahan UU SJSN di Bali, Soroti Perlindungan Sosial dan Kesehatan Mental

adminbadge-check


					Foto Bersama Perbesar

Foto Bersama

BALI – Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar kunjungan kerja ke Provinsi Bali dalam rangka inventarisasi materi Penyusunan RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Rapat kerja yang berlangsung di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali. Senin (10/2/2025).

Dalam pembahasan ini turut hadir jajaran Pemerintah Provinsi Bali, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta PT Jasa Raharja.

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, menekankan perlunya perluasan cakupan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat, tidak hanya bagi pekerja. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

“Banyak korban kecelakaan yang kehilangan tulang punggung keluarga, menyebabkan mereka rentan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, jaminan sosial harus mencakup perlindungan bagi seluruh rakyat,” ujar Dailami Firdaus.

Senator Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, yang menjadi tuan rumah, mengapresiasi dukungan dari Pemprov Bali dalam pembahasan ini. Ia berharap penyusunan RUU Perubahan UU SJSN dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat luas.

Selain membahas perlindungan sosial bagi korban kecelakaan, rapat ini juga menyoroti tingginya angka bunuh diri di Bali akibat penyakit mental. Perwakilan dari perhimpunan psikiater Bali mengungkapkan perlunya solusi kebijakan agar kasus kesehatan mental dapat ditangani dengan lebih baik dan tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Erni Daryanti, Wakil Ketua Komite III DPD RI, menegaskan pentingnya penyusunan RUU Perubahan UU SJSN untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat terkait perlindungan sosial dan kesehatan mental.

“Rapat kerja ini sangat diperlukan untuk memperkaya materi dalam penyusunan RUU Perubahan UU SJSN, agar dapat menjawab berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat,” jelasnya.

Dalam pertemuan ini, hadir 14 senator dari berbagai daerah serta jajaran Pemprov Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Dewa Made Indra, Kepala Dinas Sosial Luh Ayu Aryani, Kepala Dinas Kesehatan I Nyoman Gede Anom, serta para perwakilan dari BPJS dan Jasa Raharja.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Disperindag Mimika Perketat Pengawasan Sembako dan BBM Subsidi Jelang Nataru 2026-2027

18 November 2026 - 04:59 WIB

IMG 20261118 WA0045

Papua Tengah Raih Terbaik I Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Region III Papua

18 November 2026 - 04:54 WIB

IMG 20261118 WA0016

Pemkab Hadir di Tengah Masyarakat, Kesbangpol Deiyai Salurkan Sembako dan Gelar Bakar Batu Bersama Pengungsi di Timika

18 November 2026 - 04:46 WIB

IMG 20261118 WA0012

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066
Trending di Headline