JAKARTA – Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, menerima audiensi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Jumat (7/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Sultan menyoroti pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembangunan serta mengurangi kesenjangan antar daerah.
“Saya sangat mengapresiasi dukungan GMNI terhadap DPD RI dalam upaya memperjuangkan pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang. Hal ini penting untuk memastikan daerah kepulauan mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan pembangunan nasional,” ujar Sultan.
Lebih lanjut, Sultan menegaskan bahwa meskipun DPD RI memiliki keterbatasan kewenangan serta efisiensi anggaran, lembaga ini tetap berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Ia juga menekankan peran penting anak muda, terutama mahasiswa, dalam mengamplifikasi tugas politik DPD RI agar lebih dikenal masyarakat luas.
Ketua Umum GMNI, Imanuel Cahyadi, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan. Menurutnya, DPD RI sebagai representasi daerah harus diberikan kewenangan yang lebih besar agar mampu mewujudkan pemerataan pembangunan yang berorientasi pada prinsip Indonesia sentris.
“Kami menilai bahwa RUU ini sangat penting, terutama bagi daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang membutuhkan pemerataan pembangunan. Dengan adanya penguatan peran DPD RI, diharapkan ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa, serta antara wilayah barat dan timur, dapat diminimalisir,” ungkap Imanuel.
Ia menambahkan bahwa masyarakat daerah kepulauan juga memiliki harapan besar untuk mengelola sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) mereka secara mandiri, tanpa hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Sultan B. Najamudin mengajak para mahasiswa untuk terus aktif dalam organisasi dan memahami politik sejak dini. Ia juga mengutip isi bukunya, Green Democracy, yang membahas tantangan dalam sistem politik Indonesia yang masih belum ideal dan memerlukan biaya tinggi.
“Mahasiswa memiliki potensi luar biasa dan jangan sampai kalah dengan mereka yang memiliki kekuatan finansial dalam politik. Ide dan gagasan anak muda sangat dibutuhkan untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” tutup Sultan.
