JAKARTA – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menyoroti banyaknya mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengundurkan diri akibat keterlambatan pembayaran dari pemerintah. Ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembayaran agar program tetap berjalan optimal.
“Kami berharap BGN segera meninjau ulang dan memperbaiki mekanisme teknis di lapangan, terutama terkait pembayaran mitra. Jangan sampai kejadian ini menghambat keberlanjutan program MBG dan melemahkan semangat mitra dalam mendukung program ini,” ujar Filep.
Senator asal Papua Barat itu juga menekankan pentingnya perencanaan yang lebih matang dan sistematis dari BGN. Ia menegaskan bahwa DPD RI siap mengawal pelaksanaan program ini hingga ke daerah.
“Program MBG harus membawa dampak positif yang luas. Kehadiran mitra MBG menjadi peluang bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang, sekaligus melibatkan masyarakat secara langsung. Sekarang tinggal bagaimana BGN menyelesaikan kendala teknis yang ada,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa mulai Februari 2025, sistem pembayaran mitra akan diubah dari metode reimburse menjadi lumpsum. Meski begitu, mekanisme detailnya masih dalam tahap pembahasan di BGN.
“Program ini masih dalam tahap awal, tentu ada kendala yang harus diselesaikan. DPD RI akan terus melakukan pengawasan agar program berjalan lebih baik,” tutup Filep.
