Menu ✖

Mode Gelap
Tindak Lanjuti Kasus Hilangnya Dua Warga Sipil di Yahukimo, Sopater Sam Sampaikan Pengaduan ke Komnas HAM Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal

Headline

MK Bacakan Dismissal Sengketa Pilkada pada 4-5 Februari

adminbadge-check


					MK Bacakan Dismissal Sengketa Pilkada pada 4-5 Februari Perbesar

MK Bacakan Dismissal Sengketa Pilkada pada 4-5 Februari

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan membacakan putusan dismissal atau putusan mengenai gugur tidaknya perkara dalam sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota (Pilkada) 2024 pada 4–5 Februari 2025.

Ketua MK, Suhartoyo, dalam pernyataannya di Jakarta pada Kamis, menyampaikan bahwa sidang lanjutan masih menunggu pemberitahuan dari MK terkait dengan kelanjutan perkara.

“Apakah perkara akan dilanjutkan ke tahap pembuktian atau akan diputus dengan putusan dismissal yang dijadwalkan pada 4 dan 5 Februari 2025,” ujar Suhartoyo.

Pembacaan putusan ini berlangsung lebih cepat dari jadwal yang sebelumnya ditetapkan. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, putusan dismissal awalnya direncanakan berlangsung pada 11–13 Februari 2025.

Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menambahkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perkara, baik yang perkaranya dilanjutkan maupun yang dinyatakan gugur, akan dipanggil untuk mengikuti sidang pembacaan putusan dismissal. Ia juga berharap kepala daerah yang perkaranya tidak berlanjut dapat segera dilantik.

“Semoga mereka yang dinyatakan gugur dalam dismissal bisa segera dilantik bersamaan dengan yang tidak membawa perkara ke MK,” katanya.

Putusan dismissal ini menjadi penentu apakah suatu perkara akan berlanjut ke tahap pembuktian. Jika perkara dinyatakan berlanjut, masing-masing pihak diperbolehkan menghadirkan saksi dan/atau ahli dengan jumlah maksimal enam orang untuk sengketa pemilihan gubernur serta empat orang untuk sengketa pemilihan bupati dan wali kota.

Daftar saksi dan ahli, termasuk identitas serta keterangan yang akan disampaikan, harus diajukan ke MK satu hari sebelum sidang pembuktian. Bagi ahli yang akan memberikan keterangan, diperlukan surat izin dari lembaga atau institusi tempat mereka bernaung.

“Mulai sekarang, kecuali jika diperintahkan oleh Mahkamah, tidak ada lagi penambahan bukti maupun inzage. Hanya perkara yang berlanjut ke tahap pembuktian yang dapat menyertakan tambahan bukti. Sedangkan untuk perkara yang diputus dismissal, cukup menerima hasil dari putusan tersebut,” jelas Saldi Isra.

Dalam Pilkada 2024, terdapat total 310 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang diajukan ke MK. Rinciannya, 23 perkara terkait pemilihan gubernur, 238 perkara terkait pemilihan bupati, dan 49 perkara terkait pemilihan wali kota.

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dua Penghargaan Nasional Diraih, Pemkab Mimika Perkuat Transformasi Digital dan Pelayanan Adminduk

19 November 2026 - 06:18 WIB

IMG 20261119 151823

Peringati HUT Ke-18, KNPB Nabire Soroti Militerisme dan HAM di Tanah Papua

19 November 2026 - 05:41 WIB

IMG 20261119 WA0044

Siapkan 56.200 Bibit Kopi, Petani KOHARU di Paniai Minta Dukungan Perahu Angkut Material Kebun

19 November 2026 - 05:35 WIB

IMG 20261119 WA0042

Pemprov Papua Tengah dan SCOPI Dorong Pembibitan Kopi Berkualitas di Paniai

19 November 2026 - 05:26 WIB

IMG 20261119 WA0038

Polres Nabire Musnahkan 167,85 Gram Ganja, Kapolres Ajak Masyarakat Perangi Narkotika

19 November 2026 - 05:19 WIB

IMG 20261119 WA0036
Trending di Headline