JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah digulirkan sejak 6 Januari 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN, masih menemui sejumlah tantangan dalam implementasinya.
Berbagai persoalan teknis dan kebijakan mencuat, mulai dari kualitas makanan, kesinambungan program, hingga pengelolaan anggaran.
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mengungkapkan keprihatinannya terkait insiden keracunan yang dialami 10 siswa SD di Sukoharjo usai mengonsumsi makanan dari program ini.
“Insiden ini menjadi catatan penting. Kualitas dan keamanan makanan harus menjadi prioritas,” ujar Filep dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar pada Senin (20/1/2025) di Jakarta.
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Ahmad Syafiq, menilai bahwa program MBG memiliki dampak signifikan terhadap perbaikan status gizi, ketahanan pangan, dan kualitas pembangunan manusia.
Namun, ia menggarisbawahi pentingnya menyesuaikan menu berdasarkan kebutuhan gizi kelompok umur tertentu serta pelaksanaan standardisasi dan evaluasi berkala.
“Program ini memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan memperlihatkan bahwa negara hadir dalam mengatasi masalah gizi nasional,” jelasnya.
Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Doddy Izwardy, juga menilai MBG sebagai langkah strategis untuk mengurangi stunting. Ia menyebutkan bahwa pemberian makanan bergizi secara konsisten mampu menurunkan angka stunting hingga 32 persen. Namun, kualitas dan kecukupan gizi makanan harus dijaga untuk memastikan program ini berjalan efektif.
Direktur Hukum Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Zaikul Fikri, menyatakan bahwa lebih dari 50 persen keluarga di Indonesia menghadapi kerentanan pangan.
Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis daerah dalam pelaksanaan MBG, seperti memanfaatkan bahan baku lokal dari petani dan UMKM, melibatkan Puskesmas, dan memastikan pengadaan barang/jasa dari produk lokal mencapai 85 persen.
“Distribusi langsung ke sekolah tanpa perantara dan penggunaan dapur lokal dapat memperkuat program ini. Dapur pusat justru berpotensi menghilangkan peluang ekonomi masyarakat sekitar,” paparnya.
Anggota DPD RI, Denty Eka Widi, mengusulkan agar program lebih difokuskan pada sarapan pagi daripada makan siang untuk mendukung aktivitas siswa.
“Menu untuk SMA sebaiknya tidak disamakan dengan SD. Fokus pada program sarapan lebih relevan karena makan siang sering mendekati jam pulang,” sarannya.
Sementara itu, Aji Mirni Mawarni, anggota DPD RI lainnya, menyoroti pentingnya edukasi sebagai solusi paralel dalam menangani masalah stunting.
Ia menekankan bahwa edukasi gizi bagi ibu, terutama calon ibu dan pasangan pranikah, menjadi langkah preventif yang tidak kalah penting.
Menurut Filep Wamafma, hasil RDPU ini akan digunakan sebagai rekomendasi untuk dibahas lebih lanjut bersama Badan Gizi Nasional pada Selasa (21/1/2025).
Diskusi tersebut diharapkan menghasilkan solusi strategis untuk meningkatkan pelaksanaan MBG, termasuk memperbaiki mekanisme distribusi, efisiensi anggaran, dan pemberdayaan sumber daya lokal.
“Komite III DPD RI berkomitmen untuk terus mengawal program ini agar dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia secara merata dan berkelanjutan,” tutup Filep.
