Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

Pj Gubernur Papua Tengah Tetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025

adminbadge-check


					Foto : Ilustrasi Perbesar

Foto : Ilustrasi

NABIRE  – Penjabat Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Tengah untuk tahun 2025 sebesar Rp4.285.848 per bulan. Penetapan ini dilakukan melalui Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 256 Tahun 2024 dan akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Dalam keputusan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa UMP ini hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun akan menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Ketentuan Penting:

  1. Pekerja dengan kualifikasi tertentu dapat menerima upah lebih tinggi dari UMP.
  2. Perusahaan yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari UMP dilarang menurunkannya.
  3. Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP yang ditetapkan.
  4. Pelanggaran terhadap pembayaran upah minimum akan dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun, UMP ini tidak berlaku untuk pekerja di usaha mikro dan usaha kecil. Selain itu, perusahaan dilarang menunda pelaksanaan pemberlakuan UMP tersebut.

Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan usaha di wilayah Papua Tengah. Penetapan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Keputusan ini disampaikan kepada berbagai pihak terkait, termasuk Menteri Tenaga Kerja RI, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, guna memastikan pelaksanaan yang optimal.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Disperindag Mimika Perketat Pengawasan Sembako dan BBM Subsidi Jelang Nataru 2026-2027

18 November 2026 - 04:59 WIB

IMG 20261118 WA0045

Papua Tengah Raih Terbaik I Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Region III Papua

18 November 2026 - 04:54 WIB

IMG 20261118 WA0016

Pemkab Hadir di Tengah Masyarakat, Kesbangpol Deiyai Salurkan Sembako dan Gelar Bakar Batu Bersama Pengungsi di Timika

18 November 2026 - 04:46 WIB

IMG 20261118 WA0012

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066
Trending di Headline