Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

News

Ketua DPD RI Dorong Pilpres Dibuka untuk Calon Independen Pasca Presidential Threshold Dihapus MK

adminbadge-check


					Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Najamuddin Perbesar

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Najamuddin

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Najamuddin, menyuarakan aspirasi agar pemilihan presiden (pilpres) di masa depan dapat diikuti oleh calon independen. Gagasan tersebut mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menghapuskan aturan presidential threshold, yang selama ini mewajibkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) didukung oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol dengan ambang batas 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu sebelumnya.

“Dalam konstitusi saat ini, hanya partai politik yang diberi mandat untuk mengajukan capres-cawapres,” ungkap Sultan dalam keterangannya, Sabtu (4/1/2025).

“Namun, penting bagi kita untuk mulai membuka ruang bagi calon independen, sehingga masyarakat memiliki alternatif kepemimpinan yang berasal dari luar partai politik,” tambahnya.

Menurut Sultan, beberapa negara maju telah membuktikan keberhasilan pencalonan presiden melalui jalur independen. Hal ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi yang inklusif tidak hanya memperkuat partisipasi politik, tetapi juga memberikan kesempatan yang adil bagi setiap warga negara untuk berkontribusi dalam kepemimpinan nasional.

“Prinsip keadilan politik harus terjamin. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Tidak seharusnya hak tersebut dibatasi oleh aturan presidential threshold atau dominasi institusi politik tertentu,” tegas Sultan.

Ia juga memandang langkah MK sebagai upaya progresif dalam menghilangkan hambatan-hambatan politik yang selama ini membatasi praktik demokrasi. Sultan berharap gagasan ini dapat menjadi bahan diskusi lebih lanjut di tingkat nasional.

“Kita perlu menyiapkan institusi demokrasi alternatif di luar partai politik agar bangsa ini dapat menemukan kepemimpinan nasional yang berkualitas dan inklusif. Tanpa itu, sulit bagi kita untuk mencapai demokrasi yang paripurna,” pungkasnya.

Dorongan ini diyakini mampu membuka babak baru dalam sistem demokrasi Indonesia, memberikan peluang bagi tokoh-tokoh non-partisan untuk tampil sebagai pemimpin bangsa.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Disperindag Mimika Perketat Pengawasan Sembako dan BBM Subsidi Jelang Nataru 2026-2027

18 November 2026 - 04:59 WIB

IMG 20261118 WA0045

Papua Tengah Raih Terbaik I Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Region III Papua

18 November 2026 - 04:54 WIB

IMG 20261118 WA0016

Pemkab Hadir di Tengah Masyarakat, Kesbangpol Deiyai Salurkan Sembako dan Gelar Bakar Batu Bersama Pengungsi di Timika

18 November 2026 - 04:46 WIB

IMG 20261118 WA0012

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066
Trending di Headline