MIMIKA – Anggota DPD RI Provinsi Papua Tengah, Wilhelmus Pigai, melaksanakan reses di Kabupaten Mimika selama Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025. Kegiatan yang berlangsung sejak 12 Desember 2024 hingga 12 Januari 2025 ini fokus pada penyerapan aspirasi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat dari Kabupaten Nabire dan Paniai.
Reses kali ini membahas sejumlah isu penting yang menjadi perhatian masyarakat Papua Tengah, seperti sosialisasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5%, dan masalah-masalah kesejahteraan sosial. Senator Pigai juga menerima aspirasi masyarakat terkait bantuan sosial yang dinilai belum merata dan masih perlu peningkatan efektivitas.
Dalam diskusi mengenai Program MBG, masyarakat menyampaikan harapan agar program tersebut dijalankan secara merata dengan memperhatikan kualitas dan harga makanan yang sesuai standar. Program ini dinilai penting untuk mengatasi kelaparan, menurunkan angka stunting, dan meningkatkan partisipasi siswa di sekolah.
Kenaikan UMP sebesar 6,5% turut menjadi pembahasan hangat. Masyarakat menganggap kenaikan tersebut belum cukup untuk mengimbangi kebutuhan hidup di Papua Tengah. Senator Pigai menyatakan bahwa ia akan membawa aspirasi ini ke pemerintah pusat untuk dievaluasi lebih lanjut demi meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Selain itu, aspirasi terkait pembangunan infrastruktur juga mendominasi pertemuan. Masyarakat meminta agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan perguruan tinggi negeri atau swasta di Provinsi Papua Tengah, serta percepatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Tidak hanya itu, banyak juga permintaan bantuan untuk rehabilitasi gedung sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK guna mendukung fasilitas pendidikan yang lebih baik.
“Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai adalah kebutuhan mendesak di Papua Tengah. Saya akan memastikan aspirasi ini menjadi prioritas pembahasan di tingkat pusat,” ujar Senator Pigai. Jumat, (27/12/2024).
Melalui reses ini, Senator Pigai juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan berbagai aspirasi. Semua masukan yang diterima akan dibawa dalam rapat-rapat kerja bersama kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik.
“Reses adalah waktu yang tepat untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Kami bekerja untuk memastikan suara mereka didengar dan diwujudkan dalam kebijakan,” tambahnya.
Dengan fokus pada isu-isu kesejahteraan sosial, pendidikan, dan infrastruktur, Senator Pigai berharap reses ini dapat menjadi momentum untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan inklusif di Papua Tengah.
