Menu ✖

Mode Gelap
Tindak Lanjuti Kasus Hilangnya Dua Warga Sipil di Yahukimo, Sopater Sam Sampaikan Pengaduan ke Komnas HAM Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal

News

Natalius Pigai: PBB Ubah Predikat Indonesia Jadi ‘Netral’ Pasca Pemindahan Napi

adminbadge-check


					Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai Perbesar

Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai

JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merevisi predikat Indonesia dari “negatif” menjadi “netral”. Perubahan ini menyusul langkah pemerintah memindahkan Mary Jane Veloso, terpidana mati asal Filipina, ke negara asalnya serta lima anggota Bali Nine ke Australia.

Menurut Pigai, perubahan predikat ini tercatat dalam laporan poin ke-13 yang disampaikan kepada delegasi Indonesia dalam pertemuan tahunan PBB di Jenewa, Swiss, pada akhir November lalu.

“Ini adalah capaian besar bagi Indonesia, khususnya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu singkat,” ungkap Pigai. Rabu,(18/12/2024)

Delegasi yang dipimpin Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Luar Negeri mendapat apresiasi atas kebijakan progresif ini, yang dinilai sebagai langkah konkret dalam mengurangi hukuman mati dan memperbaiki citra Indonesia di mata internasional.

Mary Jane Veloso dipindahkan ke Filipina melalui Bandara Soekarno-Hatta, sementara lima anggota Bali Nine—Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens—dipindahkan ke Australia. Pigai menegaskan bahwa meskipun telah dipulangkan, Indonesia tetap memantau perkembangan hukuman para narapidana tersebut.

Pigai menekankan bahwa pencapaian ini merupakan langkah maju dibandingkan dengan posisi Indonesia pada 2015, ketika berada pada kategori “persidangan tidak adil”.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen untuk terus mendorong reformasi hukum secara bertahap sebagai bagian dari program Astacita Presiden Prabowo.

“Kami mengapresiasi predikat ini, tetapi ini bukan alasan untuk berpuas diri. Masih banyak tugas yang perlu diselesaikan,” kata Pigai.

Dengan kebijakan ini, Pigai berharap Indonesia dapat terus menunjukkan kemajuan dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia dan sistem hukum yang lebih adil.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dua Penghargaan Nasional Diraih, Pemkab Mimika Perkuat Transformasi Digital dan Pelayanan Adminduk

19 November 2026 - 06:18 WIB

IMG 20261119 151823

Peringati HUT Ke-18, KNPB Nabire Soroti Militerisme dan HAM di Tanah Papua

19 November 2026 - 05:41 WIB

IMG 20261119 WA0044

Siapkan 56.200 Bibit Kopi, Petani KOHARU di Paniai Minta Dukungan Perahu Angkut Material Kebun

19 November 2026 - 05:35 WIB

IMG 20261119 WA0042

Pemprov Papua Tengah dan SCOPI Dorong Pembibitan Kopi Berkualitas di Paniai

19 November 2026 - 05:26 WIB

IMG 20261119 WA0038

Polres Nabire Musnahkan 167,85 Gram Ganja, Kapolres Ajak Masyarakat Perangi Narkotika

19 November 2026 - 05:19 WIB

IMG 20261119 WA0036
Trending di Headline