Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, tengah mengupayakan kerja sama dengan Bank Dunia guna mendukung realisasi program ambisius pembangunan 3 juta rumah per tahun. Langkah ini diambil karena keterbatasan anggaran Kementerian PKP, yang hanya mencapai Rp 5,27 triliun untuk tahun 2025.
“Dengan hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun sekitar 257 ribu rumah,” ungkap Maruarar, yang akrab disapa Ara, dalam keterangannya pada Ahad, 15 Desember 2024. Ia sebelumnya bertemu delegasi Bank Dunia di kantornya pada Jumat, 13 Desember 2024, untuk membahas kemungkinan kolaborasi.
Ara menjelaskan bahwa minimnya anggaran menuntut inovasi strategis dan teknis agar target Presiden Prabowo Subianto, yaitu pembangunan 3 juta rumah per tahun, dapat tercapai. “Kita perlu terobosan yang mengintegrasikan sumber daya publik dan privat, baik dari dalam maupun luar negeri,” katanya.
Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, menyatakan kesiapan organisasinya mendukung program ini. Selain menyediakan pinjaman, Bank Dunia juga menawarkan bantuan berupa kerja-kerja analitis yang mencakup pengumpulan dan pengolahan data, perumusan kebijakan, serta pengawasan implementasi program.
“Analisis data ini akan membantu merumuskan target penerima manfaat dan mengatasi berbagai isu teknis di lapangan,” ujar Carolyn. Ia menambahkan bahwa pendekatan ini juga mencakup penyusunan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat, terutama karena program ini melibatkan pemerintah daerah dalam proses desentralisasi.
Menurut Carolyn, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. “Keterlibatan sektor publik, privat, serta pelaku bisnis domestik dan internasional adalah kunci utama untuk mewujudkan pembangunan 3 juta rumah,” tegasnya.
Langkah Kementerian PKP ini diharapkan mampu mempercepat realisasi target pembangunan perumahan di Indonesia, sekaligus memberikan solusi atas tantangan besar yang dihadapi dalam sektor perumahan rakyat.
