Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

News

Anggota DPD RI Wilhelmus Pigai Minta Pemprov Papua Tengah Umumkan Penetapan UMP dan UMS 2025

adminbadge-check


					Anggota DPD RI Provinsi Papua Tengah, Wilhelmus Pigai Perbesar

Anggota DPD RI Provinsi Papua Tengah, Wilhelmus Pigai

JAKARTA – Menjelang awal tahun 2025, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Papua Tengah, Wilhelmus Pigai, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMS).

Pigai menegaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2024, UMP 2025 harus ditetapkan paling lambat pada 11 Desember 2024, sementara UMS wajib diumumkan paling lambat pada 18 Desember 2024.

Penetapan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam pengaturan upah minimum provinsi. Undang-undang tersebut menegaskan hak pekerja untuk mendapatkan upah yang layak, sekaligus memastikan perlindungan terhadap kesejahteraan tenaga kerja dan keberlanjutan dunia usaha.

Presiden Prabowo pada 29 November 2024 lalu telah mengumumkan kepada publik bahwa upah minimum tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,5%. Penetapan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, meskipun masih menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Pigai menekankan pentingnya langkah ini untuk memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi pekerja maupun pengusaha di Papua Tengah.

“Pemerintah daerah harus memastikan keputusan ini diambil secara tepat waktu, karena hal ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah,” kata Pigai dalam pernyataannya. Selasa, (10/12/2024).

Keputusan ini selaras dengan panduan kebijakan upah minimum nasional, yang menetapkan bahwa UMP 2025 dihitung berdasarkan formula: UMP 2024 + 6,5% dari UMP 2024. Sedangkan UMS wajib lebih tinggi dari UMP, dengan mempertimbangkan sektor tertentu yang memiliki risiko kerja lebih besar atau membutuhkan spesialisasi khusus.

Selain itu, Pigai mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kebijakan ini.

“Jika terdapat pengusaha yang melanggar, pemerintah daerah harus tegas memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku, termasuk ancaman pidana atau denda,” tegasnya.

Dengan waktu yang semakin sempit, Pigai mengimbau seluruh pihak terkait dapat berperan aktif dalam memastikan kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik dan sesuai peraturan.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Disperindag Mimika Perketat Pengawasan Sembako dan BBM Subsidi Jelang Nataru 2026-2027

18 November 2026 - 04:59 WIB

IMG 20261118 WA0045

Papua Tengah Raih Terbaik I Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Region III Papua

18 November 2026 - 04:54 WIB

IMG 20261118 WA0016

Pemkab Hadir di Tengah Masyarakat, Kesbangpol Deiyai Salurkan Sembako dan Gelar Bakar Batu Bersama Pengungsi di Timika

18 November 2026 - 04:46 WIB

IMG 20261118 WA0012

Dinas Pertanian Deiyai Salurkan Tiga Unit Traktor Bantuan dari Kementerian Pertanian RI

17 November 2026 - 13:14 WIB

Screenshot 20261117 221346 WhatsApp

Bupati Paniai Siap Antar Masyarakat Pengungsi Kembali Ke Distrik Aweida, Marinir Tegaskan Tetap Jalankan Tugas

17 November 2026 - 13:09 WIB

IMG 20261117 WA0066
Trending di Headline