JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Papua Tengah, Wilhelmus Pigai, meminta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Satryo Soemantri Brodjonegoro, untuk memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan di Papua tengah. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kementerian Ristek dan Dikti yang digelar di Ruang Rapat Kutai, Lantai 3 Gedung B DPD RI, Selasa (03/12/2024).
Suasana Rapat
Dalam rapat tersebut, Wilhelmus mengusulkan pendirian universitas negeri di Papua Tengah sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi di wilayah tersebut. Ia juga menyoroti perlunya tambahan alokasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk perguruan tinggi
“Dari hasil pantauan selama reses di Papua Tengah, penyaluran KIP masih sangat kurang. Saya minta pemerintah memberikan perhatian khusus agar lebih banyak mahasiswa di Papua bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi,” tegas Wilhelmus.
Tak hanya itu, ia juga meminta pemerintah mempermudah proses pengajuan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) bagi dosen tidak tetap. Menurutnya, hal ini penting untuk mendukung profesionalitas tenaga pengajar di Papua.
“Kemudahan bagi dosen tidak tetap untuk mendapatkan NIDN sangat diperlukan agar kualitas pendidikan semakin meningkat,” tambahnya.
Wilhelmus juga menekankan pentingnya perhatian terhadap sarana dan prasarana pendidikan, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta di wilayah Papua, Papua Tengah, dan Papua Barat.
“Kondisi infrastruktur pendidikan di wilayah kami masih jauh dari memadai. Ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Menristekdikti Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan bahwa masukan dari Senator Wilhelmus Pigai akan menjadi perhatian kementerian. Ia memberikan perhatian khusus terhadap dosen, guru honorer, serta alokasi KIP. Hal ini menjadi prioritas kementerian dalam pengembangan pendidikan, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Menteri Ristekdikti, Ketua dan anggota Komite III DPD RI. Masukan dari para senator diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan pendidikan, khususnya di daerah-daerah dengan akses pendidikan yang masih terbatas.
