JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam mengusut tuntas jaringan mafia judi online. Dalam pernyataannya, Sultan menyoroti besarnya dampak negatif dari aktivitas ilegal ini, baik dari segi ekonomi maupun sosial.
“Judi online ini luar biasa, perputaran uangnya sangat besar. Korbannya adalah masyarakat, terutama mereka yang saat ini membutuhkan program-program pemerintah seperti swasembada pangan dan energi. Dana untuk itu harus dicari, salah satunya dengan memberantas praktik seperti ini,” ujar Sultan, Minggu (19/11).
Sultan juga menyinggung data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan jumlah transaksi judi online mencapai ribuan hingga miliaran. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa ekosistem judi online sangat luas dan melibatkan banyak pihak, mulai dari sistem pembayaran, perbankan, hingga para bandar.
“Jangan hanya mengejar pelaku kecil, ekosistemnya harus dibersihkan. Bayangkan, setiap transaksi pasti ada yang menikmati hasilnya. Siapa yang mengutip itu? Harus diusut tuntas,” tegasnya.
Sultan menambahkan, dirinya tidak akan segan mendorong pengusutan terhadap siapapun yang terlibat, termasuk jika ada anggota DPD RI yang terlibat dalam praktik ini. Ia bahkan membuka peluang membentuk panitia khusus (pansus) untuk memperkuat pengawasan dan pengungkapan kasus.
“Saya punya fungsi yang melekat di konstitusi. Jika diperlukan, kita bisa saja membentuk pansus. Negara kita membutuhkan dana, dan ini saatnya kita bersih-bersih untuk mempersiapkan era baru. Proses transisi ini harus kita jalani dengan baik,” tandasnya.
Ketua DPD RI juga menyambut positif dukungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terhadap upaya pemberantasan judi online, seraya menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga negara dalam menuntaskan kasus ini.
Menurut Sultan, langkah ini tidak hanya penting untuk memberantas kejahatan, tetapi juga untuk memperkuat keuangan negara demi kesejahteraan rakyat.
