Menu ✖

Mode Gelap
Tindak Lanjuti Kasus Hilangnya Dua Warga Sipil di Yahukimo, Sopater Sam Sampaikan Pengaduan ke Komnas HAM Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal

News

Rohanian dukung sikap KWI tolak IUPK untuk Ormas Keagamaan 

adminbadge-check


					Romo Magnis Suseno Perbesar

Romo Magnis Suseno

TIMIKA – Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 , yang memberi peluang bagi badan usaha milik organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan, mengelola usaha pertambangan batu bara selama periode 2024-2029. PP tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hal tersebut menuai kontra,salah satunya oleh Filsuf sekaligus rohaniwan, Romo Franz Magnis Suseno mendukung sikap Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang menolak mengajukan izin untuk usaha tambang. Menurut dia, izin tambang bukan bentuk pelayanan agama.

” Saya dukung sikap KWI bahwa dia tidak akan melaksanakannya. Kami tidak dididik untuk itu dan umat mengharapkan dari kami dalam agama, bukan itu,” kata Romi Magnis kepada wartawan usai menghadiri Dialog Lintas Iman bertema “Merawat Dunia, Menjaga Kehidupan” dalam rangka memperingati Hari Waisak 2024 di Jakarta, Sabtu, 8 Juni 2024.

Menurut dia, meskipun pemberian izin usaha tambang bagi ormas keagamaan bisa saja memiliki maksud yang baik, ormas Katolik dan Protestan akan menolak hal tersebut.

“Saya tidak tahu, mungkin maksudnya baik, ya. Tapi, saya kira kalau Katolik dan Protestan sama saja, dua-duanya menolak itu,” kata dia.

 

Sebelumnya, Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo mengatakan, KWI tidak akan mengajukan izin untuk usaha tambang. Suharyo mengatakan pelayanan yang diberikan KWI kepada masyarakat tidak termasuk dengan usaha tambang.

“Saya tidak tahu kalau ormas-ormas yang lain ya, tetapi di KWI tidak akan menggunakan kesempatan itu karena bukan wilayah kami untuk mencari tambang dan lainnya,” kata Kardinal Suharyo.

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk ormas keagamaan memiliki persyaratan yang ketat dan diberikan kepada badan usaha atau koperasi yang dimiliki ormas.

“Yang diberikan itu adalah sekali lagi badan-badan usaha yang ada di ormas, persyaratannya juga sangat ketat,” kata Presiden Jokowi.

Pemerintah resmi memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Tak tanggung-tanggung, pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan ini disebut sebagai pemberian WIUPK secara Prioritas.( Zen)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Tekan Kerawanan Pangan, Pemkab Deiyai Bantu Kaum Ibu penuhi Kebutuhan Pokok

19 November 2026 - 12:57 WIB

IMG 20261119 WA0059

Pemkab Mimika Melalui PUPR Susun Strategi Pemerataan Air Bersih hingga Wilayah Pesisir

19 November 2026 - 12:54 WIB

IMG 20261119 WA0057

Radio Publik Mimika Perkuat Komitmen Hadirkan Informasi Berimbang

19 November 2026 - 12:51 WIB

IMG 20261119 WA0058

Sidak di Pelabuhan Pomako, Disperindag Amankan Sejumlah Produk Kedaluwarsa

19 November 2026 - 12:44 WIB

IMG 20261119 214323

Dua Penghargaan Nasional Diraih, Pemkab Mimika Perkuat Transformasi Digital dan Pelayanan Adminduk

19 November 2026 - 06:18 WIB

IMG 20261119 151823
Trending di Headline