JAKARTA – Kembali mencuat Undang Undang Dasar( UUD) tahun 1945 dilakukan amandemen, setelah sebelumnya empat kali telah diamandemen, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Sebagaimana disampaikan Mantan Ketua MPR RI periode 1999-2004 Amien Rais.
Amin Rais mengaku setuju, jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era reformasi. Hal itu ia sampaikan usai tatap muka bersama pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/6).
Amien mengaku dimasa kepemimpinannya sebagai ketua MPR, mengubah sistem pemilihan presiden dari tidak langsung menjadi langsung, dengan harapan dapat menekan terjadinya politik uang.
“Jadi mengapa dulu saya selaku ketua MPR itu, melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, dan wakil presiden, itu karena penghitungan kami dulu perhitungannya agak naif. Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu, itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin? Perlu puluhan mungkin ratusan triliun. Ternyata mungkin. Nah itu,” lanjutnya.
Amien pun sepakat bila UUD 1945 kembali diamendemen untuk mengubah aturan pemilihan presiden.
“Itu (politik menyogok-red ) luar biasa. Jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak?” jelas Ketua Majelis Syuro Partai Ummat ini.
Meski demikian, Amien mengatakan, masyarakat juga dapat menyampaikan pertimbangannya soal usulan amendemen tersebut.
Kan nanti orang berpikir, punya pertimbangan, tapi kalau rakyat itu patuhnya biasanya, di Amerika itu ada namanya demokrasi dolarisasi, tapi kalau di Indonesia itu demokrasi rupiahtokrasi,” ucap Amien.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menjelaskan inti ucapan Amien Rais adalah mendukung sistem demokrasi tidak lagi dengan uang.
“Jadi intinya Pak Amien ingin demokrasi is king, tidak lagi cash is king,” ujar Bamsoet.
Sebelumnya diberitakan, Bambang Soesatyo menyebut ada aspirasi masyarakat yang ingin agar Undang-Undang Dasar 1945 kembali diamendemen.
“Memang sepanjang kami menjadi pimpinan MPR, setidak-tidaknya, banyak aspirasi yang berkembang di masyarakat dan kami terima,” kata Bamsoet,saat ditemui di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin (4/6)
“Pertama amendemen terbatas UUD 1945 untuk masuk kembali PPHN dengan menambah dua ayat di dua pasal, itu pertama,” sambung Bamsoet.
Sebagaimana disampaikan Bamsoet saat bersilaturahim kebangsaan dengan Ketum Nasdem Surya Paloh. (Red)
