JAKARTA – Perwakilan warga Papua yang menggelar aksi demonstrasi di Jakarta akhirnya menerima ajakan audiensi dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, pada Selasa (3/6).
Dalam audiensi tersebut, warga Papua menyampaikan aspirasi dan keresahan mereka secara langsung kepada Pigai, yang juga berasal dari Papua.
Berikut tujuh tuntutan yang disampaikan warga Papua kepada pemerintah:
-
Negara segera melakukan investigasi terhadap jatuhnya korban sipil serta menangkap dan mengadili pelaku pelanggaran HAM oleh militer di Kabupaten Intan Jaya dan seluruh Tanah Papua.
-
Negara membentuk tim investigasi independen terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi sejak 2018 hingga 2025 di Intan Jaya.
-
Negara segera memulangkan warga sipil yang saat ini mengungsi di hutan-hutan dan daerah lain seperti Timika, Nabire, dan sekitarnya.
-
Mahasiswa, pelajar, dan rakyat Intan Jaya secara tegas menolak rencana penambangan emas di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya oleh PT Antam Tbk.
-
Negara diminta menarik pos-pos militer dari Distrik Hitadipa, Kampung Sugapa Lama, Kampung Jaindapa, dan Kampung Titigi di Kabupaten Intan Jaya.
-
Negara segera menarik militer non-organik dari Intan Jaya dan seluruh wilayah Papua.
-
Negara menghentikan pengiriman militer non-organik ke Intan Jaya dan Papua secara keseluruhan.
Respons Kementerian HAM
Menanggapi tuntutan tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM.
“Permintaan mereka agar Kementerian HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan atas konflik di Intan Jaya dan Puncak tidak dapat kami penuhi karena bukan kewenangan kami. Kementerian HAM adalah lembaga eksekutif, bukan yudisial,” kata Pigai dalam konferensi pers.
Pigai menyarankan agar laporan disampaikan kepada Komnas HAM, yang memiliki mandat untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan pelanggaran HAM.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa Kementerian HAM tetap menaruh perhatian terhadap isu-isu kemanusiaan, termasuk soal pengungsi.
“Dirjen Kepatuhan sudah melakukan pemantauan bulan lalu ke Papua Barat, tepatnya di Maybrat, dan Dirjen Instrumen juga telah turun ke Nduga. Kami aktif dalam penanganan isu pengungsi,” ungkap Pigai.
Saat ini, Kementerian HAM tengah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mendukung program resettlement (pemukiman kembali) dan pemulihan bagi para pengungsi, termasuk di Intan Jaya dan Puncak.
“Kami akan memberi perhatian penuh terhadap kondisi di Intan Jaya, seperti yang telah kami lakukan di Maybrat dan Nduga,” pungkasnya.
