NABIRE – Pimpinan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua, Dr. Lenis Kogoya, M.Th., mendesak kelompok bersenjata yang melakukan penyanderaan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, segera membebaskan warga sipil yang masih ditahan.
Sebelumnya, satu korban penyanderaan berinisial Nemerina Uamang dilaporkan berhasil dievakuasi ke Timika. Sementara itu, tujuh orang lainnya masih berada dalam penyanderaan oleh kelompok TPNPB pimpinan Prisko Lokbere di Distrik Jila.
Menanggapi kondisi tersebut, Lenis Kogoya menegaskan bahwa Lembaga Masyarakat Adat tidak memandang persoalan dari sisi kepemilikan senjata, tetapi lebih mengedepankan keselamatan masyarakat sipil.
Ia meminta seluruh pihak yang berada di lapangan untuk tidak menjadikan warga sipil sebagai korban dalam konflik.
“Lembaga Adat tidak peduli senjata. Lembaga Adat sudah perintahkan dia turun lapangan. Dia mau dibunuh atau apa silakan, tapi turun lapangan, bilang jangan bunuh warga sipil,” tegas Lenis.
Menurutnya, pesan yang harus terus disampaikan kepada seluruh pihak adalah pentingnya menghormati kehidupan manusia. Ia mengingatkan nilai-nilai kasih dan larangan membunuh sebagaimana diajarkan dalam ajaran agama.
“Jangan membunuh. Itu hukum Tuhan. Kasihi sesama manusia seperti diri sendiri,” ujar Kogoya usai Pelantikan Korwil LMA Papua tengah di Aula RRI Nabire, pada Senin (14/9/2026)
Lenis menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi pembunuhan maupun kekerasan terhadap masyarakat sipil di Tanah Papua. Ia mengaku prihatin terhadap sejumlah peristiwa kekerasan yang terjadi, termasuk kasus meninggalnya tiga ASN di Jayawijaya yang disebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.
“Saya memang tidak terima perlakuan itu. Tidak boleh ada pembunuhan terjadi,” katanya.
Terkait kasus penyanderaan di Mimika, Lenis juga menyampaikan bahwa dirinya telah meminta agar korban-korban yang masih ditahan segera dibebaskan.
Ia mengatakan telah memberikan batas waktu hingga akhir September agar para korban, khususnya perempuan, dapat dikembalikan kepada keluarga.
“Saya sudah kasih waktu bulan ini, September. Kalau tanggal 29 atau 30 tidak dikembalikan, konsep pikiran saya beda lagi, karena saya sudah kasih waktu. Segera keluarkan anak perempuan-perempuan,” tegasnya.
Lenis kembali menyerukan agar aksi pembunuhan dihentikan dan keselamatan warga sipil menjadi prioritas.
“Anak perempuan-perempuan keluarkan, terus pembunuhan stop sampai situ. Tidak boleh, tidak boleh lagi,” ujarnya.
Seruan tersebut disampaikan Lenis sebagai bentuk keprihatinan terhadap masih adanya kekerasan dan penyanderaan yang melibatkan masyarakat sipil di Papua Tengah. Ia menekankan bahwa masyarakat adat harus turut mengambil peran dalam mendorong terciptanya perdamaian dan perlindungan terhadap warga sipil. (MB)
