NABIRE — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bapperinda) Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, S.STP, M.Si, membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, yang dilaksanakan selama dua hari, 8–9 Mei 2025, di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah.
Hal itu disampaikan oleh Eliezer Yogi dalam sambutan ruang ballroom kantor gubernur, berlokasi bandara lama, pada Kamis (8/5/2025) pagi.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan BAPPENAS dan Kementerian Dalam Negeri sebagai narasumber utama, Ketua DPRD dan anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), para bupati se-Papua Tengah, Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMD, perbankan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, akademisi, mitra pembangunan, media, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Eliezer Yogi menyampaikan bahwa pelaksanaan MUSRENBANGDA ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk evaluasi terhadap RPJPD dan RPJMD.
Tema MUSRENBANGDA 2025 mengusung semangat “Penyelamatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bermartabat dan Efektif”.
Menurut Yogi, tema ini menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas SDM Papua Tengah agar mampu menjawab tantangan pembangunan, sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berintegritas.
Adapun prioritas pembangunan Provinsi Papua Tengah tahun 2026 meliputi:
- Penguatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.
- Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan,
- Penguatan layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
- Peningkatan tata kelola keuangan daerah,
- Penguatan demokrasi serta penegakan hukum dan keamanan.
Yogi juga menegaskan bahwa tujuan utama dari MUSRENBANGDA ini adalah menyelaraskan persepsi dan memperoleh masukan dari seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan rancangan RKPD 2026. Kegiatan ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tingkat provinsi dan delapan kabupaten di Papua Tengah.
“Melalui forum ini, kami berharap terbangun sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan seluruh stakeholder dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif, responsif, serta sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujar Yogi.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen bersama dalam mendukung implementasi program prioritas daerah secara efektif dan efisien demi kemajuan Papua Tengah. (MB)
