Menu ✖

Mode Gelap
Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal Senator Sopater Bawa Kasus Hilangnya Dua Warga Suku Mek Ke DPD RI, Desak Pengusutan Tuntas Dan Penegakan Hukum

Headline

BAP DPD RI Terima 45 Laporan Warga, Dominasi Sengketa Lahan dan Maladministrasi

adminbadge-check


					BAP DPD RI Terima 45 Laporan Warga, Dominasi Sengketa Lahan dan Maladministrasi Perbesar

JAKARTA – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mencatat telah menerima 45 laporan masyarakat sepanjang masa sidang I hingga IV Tahun Sidang 2024-2025.

Ketua BAP DPD RI, Abdul Hakim, mengungkapkan bahwa mayoritas aduan berkaitan dengan sengketa lahan, kompensasi kerusakan lingkungan, hak-hak masyarakat adat, serta praktik maladministrasi. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar hari ini di kompleks DPD RI.

Dalam upaya menindaklanjuti laporan tersebut, BAP DPD RI menggelar serangkaian RDP bersama kementerian terkait serta pihak masyarakat yang mengajukan pengaduan. “Kami melakukan telaah atas setiap aduan dan berupaya mencari solusi melalui rapat bersama dengan pihak-pihak terkait,” ujar Hakim.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara BAP DPD RI dan Ombudsman RI dalam memperkuat penanganan aduan publik. Menurut Hakim, kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Ombudsman sebagai pengawas layanan publik dapat berbagi data dan temuan dengan BAP, yang kemudian memperkuat fungsi pengawasan DPD di daerah,” terangnya.

Hakim berharap sinergi antara kedua lembaga ini dapat melahirkan mekanisme penanganan aduan yang lebih efektif, profesional, serta mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Dari Mimika Untuk Indonesia, Kemenag Papua: KKT II Jadi Bukti Papua Berkontribusi Merawat Toleransi Nasional

16 November 2026 - 16:18 WIB

20261115

Diperiksa Dua Kali soal Hibah KPU Mimika, Johannes Rettob Tegaskan Tak Terlibat

16 November 2026 - 08:52 WIB

Screenshot 20261116 174841 Gallery

Kapolda Jermias Rontini Instruksikan Personel Maksimalkan Pengamanan Objek Vital Nasional

16 November 2026 - 08:29 WIB

IMG 20261116 WA0040

Polisi Amankan Tiga Pemuda Bersama BB Parang dan Samurai 

16 November 2026 - 08:21 WIB

IMG 20261116 WA0033

Tingkatkan Kesadaran Berlalu Lintas, Polres Mimika Gelar Operasi Zebra Noken

16 November 2026 - 08:11 WIB

IMG 20261116 WA0036
Trending di Headline