Menu ✖

Mode Gelap
Tindak Lanjuti Kasus Hilangnya Dua Warga Sipil di Yahukimo, Sopater Sam Sampaikan Pengaduan ke Komnas HAM Senator Sopater Usulkan Putra Terbaik Wilayah Timur Isi Kursi Wakil Presiden Wilhelmus Pigai Tidak Setuju Sekolah dan Gereja Dijadikan Tempat Penempatan Aparat TNI-Polri di Paniai Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Budi Arie Benarkan Penyerahan Surat di Halim Enam Warga Diduga Keracunan di Lokasi Dulang, Satu Orang Meninggal Dunia  Tani Merdeka Indonesia Papua Tengah Siap Dukung Program MBG, Dorong Keterlibatan Petani Lokal

Headline

Anggota DPD RI Papua Tengah, Wilhelmus Pigai: Smelter Freeport di Gresik Tidak Berpihak pada Masyarakat Papua

adminbadge-check


					Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Papua Tengah, Wilhelmus Pigai Perbesar

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Papua Tengah, Wilhelmus Pigai

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Papua Tengah, Wilhelmus Pigai, menyoroti peresmian Smelter Emas PT. Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (17/3/2025). Pigai menilai proyek ini kurang melibatkan masyarakat Papua, khususnya pemilik hak ulayat di Mimika, lokasi utama tambang Freeport Indonesia.

Peresmian smelter ini dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Namun, absennya Gubernur Prov.Papua tengah dan pemerintah daerah Mimika menjadi sorotan tajam.

Smelter Freeport: Kebijakan Java-Sentris?

Wilhelmus Pigai menilai kebijakan pembangunan smelter ini sebagai langkah yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua. Menurutnya, proyek ini lebih condong ke arah “Java-Sentris” yang justru memperparah kondisi ekonomi rakyat Papua.

“Saya melihat kebijakan pembangunan smelter ini tidak membawa manfaat bagi masyarakat Papua. Ini adalah kebijakan Java-Sentris yang hanya akan menciptakan kemiskinan bagi rakyat Papua,” ujar Pigai. Kamis, (20/03/2025).

Di sisi lain, ia mengakui bahwa pembangunan smelter adalah bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mengelola sumber daya alam (SDA) di dalam negeri. Namun, menurutnya, hal ini seharusnya dilakukan dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pemilik hak ulayat.

Menuntut Keterlibatan Papua dalam Kebijakan SDA

Merujuk pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, Pigai menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam di Papua seharusnya dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah setempat.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa pemanfaatan dan pemurnian sumber daya mineral harus dilakukan di dalam negeri. Menurut Pigai, aturan ini seharusnya memberi ruang bagi Papua untuk mengembangkan industri pengolahan sendiri, bukan memindahkannya ke luar wilayah Papua.

“Dengan mempertimbangkan regulasi yang ada, seharusnya pemerintah mengambil langkah yang lebih bijaksana. Presiden harus melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika, serta perwakilan DPR RI dan DPD RI dari Papua Tengah dalam kebijakan ini,” tegasnya.

Pigai berharap ke depan, kebijakan pengelolaan Freeport lebih berpihak pada masyarakat Papua dan tidak sekadar menjadi proyek strategis yang hanya menguntungkan wilayah lain di Indonesia.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Peringati HUT Ke-18, KNPB Nabire Soroti Militerisme dan HAM di Tanah Papua

19 November 2026 - 05:41 WIB

IMG 20261119 WA0044

Siapkan 56.200 Bibit Kopi, Petani KOHARU di Paniai Minta Dukungan Perahu Angkut Material Kebun

19 November 2026 - 05:35 WIB

IMG 20261119 WA0042

Pemprov Papua Tengah dan SCOPI Dorong Pembibitan Kopi Berkualitas di Paniai

19 November 2026 - 05:26 WIB

IMG 20261119 WA0038

Polres Nabire Musnahkan 167,85 Gram Ganja, Kapolres Ajak Masyarakat Perangi Narkotika

19 November 2026 - 05:19 WIB

IMG 20261119 WA0036

Satu Bulan Jaringan Telkomsel Tidak Normal, Toko Intelektual Desak Kepala Dinas Infokom Intan Jaya Segera Bertindak

19 November 2026 - 05:15 WIB

IMG 20261119 WA0035
Trending di News